Kawal Transparansi APBD, GMPB Surati KPK Minta Penundaan Hibah KNPI Bogor
Bogor, MZK News – Upaya penguatan transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dan pengawasan dana hibah kemasyarakatan terus dikawal ketat oleh elemen sipil. Langkah ini dioptimalkan guna mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang serta memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) merealisasikan komitmen pengawasan tersebut dengan menggandeng lembaga penegak hukum tingkat pusat. Organisasi kepemudaan ini resmi menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) terkait rencana pencairan dana hibah untuk KNPI Kabupaten Bogor, Senin (6/7/2026).
Surat permohonan pengawasan tersebut juga ditembuskan langsung kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) sebagai langkah mitigasi risiko hukum keuangan daerah. Langkah taktis ini ditempuh menyusul adanya konflik internal dualisme kepengurusan yang tengah melanda tubuh organisasi pemuda tingkat kabupaten tersebut.
Saat ini tercatat ada lebih dari satu pihak yang menyampaikan klaim sepihak sebagai kepengurusan sah penerima fasilitas dana hibah dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, proses klarifikasi administrasi hukum dinilai perlu dituntaskan terlebih dahulu sebelum kas daerah dikucurkan ke rekening organisasi.
“Prinsip kami sederhana: uang rakyat harus dikelola transparan dan akuntabel. Karena itu kami mengusulkan agar pencairan ditunda dulu sampai status kepengurusan KNPI jelas secara hukum. Ini demi kebaikan program kepemudaan ke depan,” ujar Ketua GMPB, M. Ikbal.
Ikbal menerangkan bahwa GMPB membawa empat poin tuntutan utama, di antaranya meminta KPK memberikan atensi khusus serta mendorong BPKP melakukan reviu atas mekanisme verifikasi oleh Pemkab Bogor. Pihaknya juga mendesak dibukanya akses informasi publik secara siber terkait tahapan pencairan operasional ini.
Kendati mendesak adanya penundaan, Ikbal menegaskan bahwa gerakan moral harian ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menghambat program pembinaan kepemudaan di bumi tegar beriman. Usulan pembekuan dana ini murni bersifat sementara demi menghindari kendala penegakan hukum di kemudian hari.
“Ini bagian dari peran pemuda sebagai mitra kritis pemerintah. Kami ingin dana hibah benar-benar memberi manfaat maksimal bagi pemuda Bogor,” kata Ikbal menambahkan penjelasannya.
Pada akhir keterangannya, GMPB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi setiap rancangan dan implementasi penggunaan dana APBD harian. Sinergi pengawasan publik yang kokoh diharapkan mampu melahirkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan melayani rakyat.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina