Gubernur Andra Soni Saksikan PKS PJLH DAS Cidanau, Jaga Pasokan Air Industri Cilegon
Cilegon, MZK News – Gubernur Banten, Andra Soni, menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) DAS Cidanau. Agenda strategis ini digelar di Excellence Center PT Krakatau Tirta Industri (KTI), Kota Cilegon, Jumat (22/5/2026).
Kesepakatan tersebut melibatkan tiga pilar utama, yaitu PT KTI, Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), dan Perum Jasa Tirta II (PJT II). Langkah ini merupakan komitmen jangka panjang untuk merawat kawasan Cagar Alam Rawa Danau dan daerah tangkapan air hulu agar tetap lestari.
“Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kerja sama yang sudah puluhan tahun dilaksanakan dalam rangka konservasi wilayah Rawa Danau, yang dikerjasamakan antara Forum Komunikasi DAS Cidanau dan pihak-pihak industri yang memanfaatkan air di wilayah hilir,” ujar Andra Soni pasca-acara penandatanganan.
Program lingkungan ini sempat mengalami masa jeda atau rehat pada tahun 2024 lalu. Penghentian sementara tersebut terjadi akibat adanya sinkronisasi regulasi baru dari Kementerian PUPR terkait kewajiban Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP SDA).
Kini pada tahun 2026, skema kolaborasi yang telah berjalan selama dua dekade tersebut resmi diaktifkan kembali. Melalui mekanisme PJLH, pelaku industri di hilir memberikan kompensasi finansial kepada para petani di hulu yang bertugas menjaga kelestarian hutan.
Langkah preventif ini dinilai krusial karena DAS Cidanau merupakan urat nadi penyedia air baku utama bagi sektor manufaktur dan domestik di Kota Cilegon serta Serang Barat. Jika kawasan hulu rusak, keberlanjutan roda ekonomi di dua wilayah industri tersebut terancam lumpuh.
“Kita sadar bahwa Cilegon membutuhkan air baku yang besar sehingga kita harus menjaga daerah-daerah tangkapan air kita agar berkelanjutan,” tutur Andra Soni menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat desa setempat.
Apresiasi terhadap model konservasi ini juga datang dari tingkat pusat. Pelaksana Tugas Direktur PT KTI, Dendin Hermawan, menyebutkan bahwa pola kerja sama berbasis komunitas ini telah diadopsi oleh Bappenas RI sebagai salah satu proyek percontohan nasional.
PT KTI sendiri memanfaatkan aliran air dari Sungai Cidanau sekitar 600 meter sebelum muara laut. Keberadaan pemisah hidrologi alami seperti Curug Betung setinggi 70 hingga 100 meter membuat pengelolaan wilayah ini membutuhkan akurasi teknis dan sinergi lintas sektor yang matang.
“Alhamdulillah, atas dorongan Pak Gubernur dan bantuan Pemprov Banten, hari ini kami bersepakat melanjutkan kembali program PJLH untuk DAS Cidanau,” kata Dendin menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan birokrasi daerah.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal FKDC, NP Rahadian, merinci bahwa program ini sekarang merangkul 650 petani yang tergabung dalam 12 Kelompok Tani Hutan (KTH). Mereka secara intensif mengelola dan mengawasi tutupan lahan hijau seluas 300 hektare.
Untuk memaksimalkan fungsi hidrologis penyerapan air, para petani dilarang menanam pohon produksi jangka pendek seperti albasia atau sengon. Mereka diwajibkan merawat tanaman lindung berakar kuat demi menjaga pasokan air bawah tanah tetap stabil.
“Tanaman yang dijaga adalah tanaman yang menghasilkan jasa lingkungan dan bukan tanaman cepat tebang,” pungkas Rahadian menutup sesi rilis data teknis lapangan.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Pemprov Banten