Raih Opini WTP 11 Kali Beruntun, Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Puji Kinerja Pemkab
Muara Teweh, MZK News – Peningkatan kualitas transparansi fiskal dan akuntabilitas birokrasi di tingkat daerah terus menunjukkan tren positif melalui pencapaian standar tertinggi pengawasan. Langkah penataan administrasi ini dinilai krusial guna memastikan setiap rupiah uang negara dipergunakan secara tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara merealisasikan komitmen tersebut dengan sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Capaian prestisius ini diberikan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi gemilang di bidang tata kelola anggaran plat merah tersebut langsung memicu respons positif dari kalangan legislatif daerah. Parlemen menilai draf konsistensi dalam menjaga kebersihan administrasi ini menjadi draf bukti keseriusan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, melayangkan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh jajaran instansi kedinasan yang terlibat. Menurutnya, mempertahankan predikat terbaik dalam penilaian pengelolaan keuangan daerah selama lebih dari satu dekade merupakan tantangan yang sangat berat.
“Untuk itu sebagai perwakilan rakyat dan juga secara pribadi saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Perolehan ini merupakan capaian tertinggi,” ungkap H. Tajeri sewaktu diwawancarai awak media, Sabtu (20/6/2026).
Tajeri menambahkan bahwa draf opini WTP dari BPK Kalteng ini tidak boleh sekadar diposisikan sebagai draf simbol prestasi di atas kertas semata. Predikat ini harus dijadikan draf energi baru bagi seluruh aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik harian.
Politisi senior ini menegaskan bahwa esensi utama dari tata kelola keuangan yang sehat adalah terciptanya draf lompatan pembangunan infrastruktur daerah yang merata. Anggaran belanja daerah dituntut mampu menyentuh aspek kebutuhan riil komunal serta mendongkrak tingkat kesejahteraan ekonomi warga.
Guna mengawal draf target tersebut, Komisi III DPRD berkomitmen memperketat fungsi pengawasan harian terhadap realisasi program kerja berkala tahunan. Kemitraan yang solid antara draf lembaga legislatif dan eksekutif diyakini menjadi pilar utama kemajuan Muara Teweh.
“Kedepannya kita mengharapkan sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal,” pungkas Tajeri secara optimistis.
Reporter: Carli Silitonga
Editor: Martha Syaflina