Rumuskan 10 Isu Strategis Pembangunan Riau, PKC PMII Tegaskan Siap Jadi Mitra Kritis Pemda
Pekanbaru, MZK News – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau merumuskan 10 isu strategis sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Langkah ini diambil karena arah pembangunan Provinsi Riau dinilai tidak cukup hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dan proyek fisik semata.
Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, menegaskan bahwa persoalan daerah saling berkaitan satu sama lain sehingga membutuhkan penanganan yang holistik. Berbagai masalah mulai dari lingkungan, konflik agraria, hingga ketimpangan infrastruktur harus diselesaikan secara menyeluruh tanpa mengabaikan kualitas sumber daya manusia.
“Kami tidak ingin melihat persoalan Riau secara parsial. Karhutla berkaitan dengan tata kelola lahan, konflik agraria berkaitan dengan kepastian hukum, sementara pertumbuhan ekonomi juga harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Ghulam Zaky, Selasa (22/9/2026).
Fokus Utama pada Lingkungan, Agraria, dan APBD
Sektor penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta konflik Hak Guna Usaha (HGU) menjadi perhatian utama mahasiswa. PMII mendorong penerapan konsep Green Policing yang terukur serta keterbukaan data pertanahan guna memutus rantai konflik agraria secara adil di tengah masyarakat.
Selain persoalan ekologi, tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut dikritisi. Sekretaris PKC PMII Riau, Supriadi, menyoroti pentingnya akuntabilitas anggaran agar alokasi APBD benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di pelosok desa.
“Masyarakat berhak mengetahui untuk apa anggaran digunakan, siapa penerima manfaatnya, dan apa hasil yang dihasilkan. Transparansi anggaran harus berujung pada akuntabilitas,” tegas Supriadi.
Perlindungan Kelompok Rentan dan Kesiapan Mitra Kritis
Dari sudut pandang penegakan hukum dan kesetaraan, Ketua Kopri PKC PMII Riau, Utari Nelviandi, serta Wakil Ketua I, Hotib Sempura, menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan pelaku UMKM lokal. Penguatan sektor industri harus mampu menyerap tenaga kerja daerah dan memberikan rasa aman bagi perempuan serta anak.
Pihak PKC PMII Riau memastikan bahwa rumusan 10 isu strategis ini tidak hanya berfungsi sebagai amunisi kritik semata. Organisasi mahasiswa tersebut berkomitmen menyajikan kajian akademis, dialog publik, serta gagasan solutif demi mengawal arah kebijakan Pemprov Riau ke depan.
“Ukuran akhirnya sederhana: apakah pembangunan mampu membuat masyarakat lebih sejahtera, lingkungan lebih terlindungi, hukum lebih berkeadilan, dan kesempatan ekonomi semakin terbuka. Di titik itulah kebijakan publik harus diuji,” tutup Ghulam.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina
