Butuh Rp17,9 Triliun, DPRD Sumbar Desak Pemprov Fokus Anggaran Pascabencana di APBD 2027
Padang, MZK News – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) memprioritaskan penanganan pascabencana dalam APBD 2027. Hal ini menjadi krusial mengingat besarnya dampak kerusakan infrastruktur yang terjadi di berbagai wilayah.
Penegasan tersebut disampaikan Doni dalam rapat kerja bersama BPBD, Bappeda, serta sejumlah dinas teknis dan balai wilayah pusat pada Senin (11/5/2026). Ia menilai, koordinasi yang kuat antara daerah dan pusat adalah kunci percepatan pemulihan.
Menurut Doni, beban anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumatera Barat saat ini sangat besar. Meski berharap pada bantuan pusat, Pemprov tidak boleh abai dalam mengalokasikan dana secara mandiri.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengulang optimasi penganggaran melalui APBD 2027,” ujar Doni saat memimpin rapat di gedung DPRD Sumbar.
Berdasarkan data yang dihimpun, total kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar diperkirakan mencapai Rp17,9 triliun. Nilai fantastis ini mencakup perbaikan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga normalisasi sungai dan irigasi.
Mengingat banyaknya usulan dari daerah bawah, Doni meminta sinergi dengan balai-balai teknis pusat di Sumbar semakin diintensifkan. Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam pengerjaan proyek di lapangan.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah wajib menyiapkan dokumen pendukungnya,” jelas politisi tersebut.
Doni juga mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih aktif mengawal program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini sangat penting agar setiap sen bantuan yang turun benar-benar efektif dan terarah sesuai kebutuhan.
Seluruh usulan penanganan ini nantinya akan masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Fokus utamanya adalah sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi ekonomi masyarakat.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” tambah Doni menekankan poin prioritas.
Selain masalah dana, Doni mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera merampungkan Detail Engineering Design (DED). Kesiapan dokumen teknis ini merupakan syarat mutlak agar bantuan pusat bisa segera cair tanpa kendala administratif.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa sektor pertanian dan akses jalan adalah yang paling menderita akibat bencana. Doni berharap seluruh elemen pemerintah dapat memperkuat sinergi agar proses rekonstruksi berjalan maksimal.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina