LSM GASAK Minta Kejari Ketapang Segera Tangani Laporan Dugaan Korupsi DD

Foto: Sekjen LSM GASAK, Hikmat Siregar (Foto: IST)

Ketapang, MZK News – Sekjen LSM Gerakan Anti Suap Anti Korupsi (GASAK), Hikmat Siregar meminta Kejari Ketapang serius menangani Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Hal ini diungkapkannya mengingat sudah 53 hari sejak laporan dimasukkan belum ada perkembangan.

“Kita selaku social control, konsentrasi mengawasi dalam penyerapannya dan penggunaan keuangan negara, apakah ada kerugian negara atau tidak?” ungkap Hikmat Siregar, Jumat (13/1/2023).

Sebelumnya, LSM GASAK melaporkan dugaan Korupsi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bumdes Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar ke Kejari Ketapang, Senin (21/11/2022).

Sekjen LSM GASAK mengatakan, pihaknya telah melaporkan hal tersebut dengan nomer surat 027/LSM GASAK/I/XI/2022 perihal Laporan dugaan korupsi DD dan ADD kepada Kejari Ketapang Cq. Kasi Pidana Khusus tanggal 22/11/ 2022, disampaikan Investigator LSM GASAK, Akbar didampingi dirinya sendiri.

Hikmat Siregar menjelaskan, sesuai data dan informasi, pihaknya telah mengantongi data terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Riam Danau Kanan tahun anggaran 2017 sampai 2021.

“Diduga banyak penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikannya juga, penyimpangan DD dan ADD tersebut meliputi:

  1. Dana penyertaan modal BUMDES Rp200.000.000,- tahun anggaran 2018 dan Rp100.000.000,- tahun 2020, diduga tidak memiliki kegiatan usaha yang jelas.
  2. Tidak memberikan tunjangan kepada 2 orang anggota BPD selama 2 tahun (2018-2019).
  3. Tidak memberikan tunjangan kepada Damong Adat pada tahun 2018 tahap ke tiga.
  4. Tidak memberikan tunjangan kepada Kepala Dusun pada tahun 2018 selama 4 bulan.
  5. Diduga tumpang tindih pengunaan dana CSR PT FAP dengan DD pekerjaan penimbunan jalan lintas desa dari APBDes 2017 dan penimbunan lokasi polindes tahun 2019 tahap 1 senilai Rp120.000.000,-
  6. Pembelian tanah untuk lokasi pembangunan surau dicantumkan APBDes 2017 Rp18.000.000,- namun tanah tersebut statusnya hibah.

“Untuk hal tersebut itu, kepada Kejaksaan Negeri Ketapang agar segera diproses dan memanggil pihak-pihak terkait yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Riam Danau Kanan, maupun pihak lain yang terkait dilanjutkan ke proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap dugaan korupsi dan penegakan hukum,” pungkas Hikmat Siregar.

Reporter: Jans

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *