Pemerintah Aceh Jaya dan Aceh Barat Teken MoU Perkuat Ketersediaan Komoditas Pangan

Foto: Pj. Bupati Aceh Jaya dan Pj. Bupati Aceh Barat memperlihatkan MoU nya (Foto: IST)

Aceh Jaya, MZK News – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah memiliki nota kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait perdagangan komoditi pangan, perikanan dan pertanian.

Penandatanganan MoU itu dilakukan langsung oleh Penjabat (PJ) Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, bersama Pj. Bupati Aceh Jaya, Nurdin, di ruang rapat Kantor Bupati Kabupaten Aceh Jaya, Rabu (04/01/2023), Kemarin.

Pj. Bupati Aceh Jaya, Nurdin mengatakan, kegiatan kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di kedua daerah, sehingga ke depan dapat terbangunya poros ekonomi yang lebih kuat di kedua kabupaten.

“Kerjasama ini akan saling menguntungkan, baik bagi Aceh Jaya maupun Aceh Barat, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka inflasi di masing-masing daerah,” pungkas Nurdin.

Selain itu, kata Nurdin, untuk mengendalikan inflasi daerah, kerjasama itu juga bertujuan untuk saling menjaga ketersediaan stok komoditas bahan pangan pokok di masing-masing daerah terutama pada sektor perikanan, peternakan dan pertanian.

“Jika stok di Aceh Jaya mengalami surplus, maka akan kita suplai ke Kabupaten Aceh Barat, begitupun sebaliknya” tambah Pj. Bupati Aceh Jaya.

Sementara itu, Pj. Bupati Aceh Barat, Mahdi, menyampaikan melalui kerjasama itu diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dan kolaborasi dalam menyelaraskan program-program pembangunan daerah antara Pemerintah Aceh Barat dan Aceh Jaya khususnya dalam lingkup sektor pangan, perikanan dan sektor pertanian.

“Langkah ini perlu diambil untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta turut menjadi upaya bersama dalam pengendalian inflasi secara efektif, efisien dan saling menguntungkan,” jelas Mahdi Efendi.

Mahdi Efendi, menjelaskan MoU yang telah ditandatangani akan mampu menjadi upaya nyata pengendalian inflasi daerah, dengan menjaga dan meningkatkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil produksi khususnya komoditas bahan pangan pokok.

Reporter: Rovki

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *