Dari Singa Senayan ke Tupai Janjang : Gertak Batak ala Andre Rosiade

Ada satu ironi besar dalam politik Indonesia akhir-akhir ini: politisi yang paling lantang mengkritik mobil dinas di masa pandemi, tiba-tiba diam seribu bahasa ketika rekan separtainya membeli mobil mewah di tengah bencana. Politisi yang paling vokal mengusung antidinasti, berbalik arah merangkul keluarga penguasa lokal. Ia yang dijuluki “Singa Senayan” karena keberaniannya, kini lebih pantas disebut “Tupai Janjang” lincah melompat dari satu dahan prinsip ke dahan lain demi kepentingan sesaat.

Tokoh yang saya maksud adalah Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VI. Namanya memang tidak setenar Prabowo atau Gibran, tetapi di ranah politik Sumatera Barat, ia adalah figur sentral yang kerap menjadi kompas moral bagi kader-kadernya. Sayangnya, kompas itu kini tampak oleng.

Mari kita mulai dari pandemi Covid-19. Saat itu, Andre dengan berapi-api mengkritik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang membeli mobil dinas baru. Ia menyebut pemerintah kehilangan sense of crisis. Kata-katanya tajam, viral, dan mengukuhkan citranya sebagai pembela rakyat. Publik bertepuk tangan. Media menjulukinya “Singa Senayan”.

Namun, waktu bergulir. Bencana alam melanda Kabupaten Solok. Efisiensi anggaran digalakkan di seluruh daerah. Di saat yang sama, seorang kepala daerah dari Partai Gerindra Jon Pandu dilaporkan membeli mobil mewah Hyundai Palisade. Tidak ada kritik dari Andre. Tidak ada pernyataan. Suara singa itu senyap seolah mati suri.

Ini bukan soal lupa. Ini soal pilihan sadar. Sebab di dunia politik, diam adalah tindakan yang sama bermaknanya dengan bicara. Ketika Andre memilih diam atas mobil mewah kader Gerindra, ia sebenarnya sedang mengatakan: “Kritik saya hanya berlaku untuk musuh, bukan untuk kawan.”

Official Statement Andre Rosiade: Sebuah Pembelaan

Di tengah kritik yang mengarah padanya baik tentang standar ganda maupun manuver politik di Sijunjung Andre Rosiade akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Berikut kutipan lengkapnya:

“Dua hari sebelum ke Sumbar, Menteri Pertanian mengajak saya mendampingi, namun saya tidak dapat hadir karena tugas kenegaraan sebagai Pimpinan Komisi VI DPR RI. Saya diminta menghubungi tujuh Bupati dan Wali Kota untuk bertemu di Bandara BIM, dan Alhamdulillah semuanya hadir.

Setelah kunjungan, beliau menyampaikan kekecewaan karena kinerja Pemda Sumbar yang lambat bin lambin, padahal anggaran ratusan miliar sudah ditransfer. Hal ini mengingatkan pada kejadian lahar dingin 2024, di mana lambannya penanganan membuat saya harus meminta Mentan menurunkan pejabat pusat untuk mengawal eksekusi bantuan di Agam dan Tanah Datar.

Mengapa tidak belajar dari pengalaman?

JAGO LAH LAI. JAN SIBUK PENCITRAAN JUO LAI. BANTUAN PUSAT ALAH BANYAK, TAPI KALIAN LAMBEK MENGEKSEKUSI.

Kritik ambo lakukan karena ambo sayang dengan kampuang ambo. Bukan karena ingin jadi Gubernur apalagi ingin memojokkan Pejabat atau Partai tertentu di Sumbar. Saatnya bekerja keras membangun Sumbar.

ANDRE ROSIADE, Anggota DPR RI yang Lahir dan besar di Sumbar dan Ingin Kampung Halamannya menjadi Lebih Baik”.

Sekilas, pernyataan di atas terdengar seperti seorang anak daerah yang peduli. Bahasa Minangnya yang kental “Jago lah lai, jan sibuk pencitraan juo lai” terasa otentik, membumi, seolah ia adalah satu-satunya yang berani bersuara lantang demi kampung halaman. Namun, ketika kita baca dengan kaca pembaca politik, ada sejumlah persoalan serius yang tidak bisa diabaikan.

Pertama, statement ini adalah bentuk pembelaan diri yang cerdik tetapi manipulatif. Andre membangun narasi bahwa kritiknya semata-mata karena “sayang kampuang“, bukan karena ambisi pribadi atau kepentingan partai. Ini adalah strategi klasik politisi populis: menjadikan dirinya sebagai korban tuduhan dan sekaligus pahlawan rakyat. Dengan berkata “bukan karena ingin jadi Gubernur”, ia secara tidak langsung membungkam lawan politik yang mungkin akan menuduhnya berambisi. Tapi pertanyaannya: siapa yang menuduhnya ingin jadi gubernur? Tidak ada. Ia menciptakan musuh bayangan lalu mengalahkannya dalam satu kalimat.

Kedua, statement ini justru memperkuat bukti standar ganda yang kami kritik. Perhatikan dengan saksama: Andre mengkritik habis-habisan Pemda Sumbar yang “lambat bin lambin” mengeksekusi bantuan pusat. Ia meminta Menteri Pertanian menurunkan pejabat pusat untuk mengawal di Agam dan Tanah Datar. Ini bagus. Tapi di mana kritik serupa untuk Jon Pandu (kepala daerah Gerindra) yang membeli mobil mewah di tengah bencana? Di mana kemarahan yang sama ketika Bupati Sijunjung yang sekarang dirangkul Andre dilaporkan membeli mobil dinas baru dua tahun berturut-turut? Andre sangat cepat mengkritik Pemda Sumbar yang secara politis tidak separtai dengannya. Namun, untuk kader Gerindra atau sekutunya, ia memilih diam. “Sayang kampuang” ternyata bersyarat: sayang hanya jika yang salah bukan kawan.

Ketiga, ada ironi besar dalam kalimat “Jan sibuk pencitraan juo lai” (jangan sibuk pencitraan juga). Andre menuduh pemerintah daerah sibuk pencitraan, padahal ia sendiri adalah maestro pencitraan. Dari “Singa Senayan” hingga statement berbahasa Minang yang viral ini, semuanya adalah bagian dari pembangunan citra sebagai pejuang daerah. Tidak ada yang salah dengan pencitraan selama konsisten dengan tindakan. Namun, ketika ia menyerang orang lain karena pencitraan, sementara ia sendiri melakukan hal serupa bahkan dengan gaya yang lebih teatrikal maka ia sedang mempraktikkan kemunafikan kelas satu.

Keempat, statement ini dengan sengaja menghindari persoalan utama. Persoalan utama bukanlah apakah Andre berhak mengkritik Pemda Sumbar. Ia berhak. Persoalannya adalah: mengapa kritiknya hanya tajam ke luar, tetapi tumpul ke dalam? Mengapa ia tidak pernah mengkritik kader Gerindra yang melakukan kesalahan serupa? Mengapa ia diam saat rekan separtainya membeli mobil mewah, tetapi berapi-api saat Gubernur non-Gerindra melakukannya? Statement di atas sama sekali tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ia hanya mengalihkan isu dengan mengulang-ulang narasi “sayang kampuang“.

Menimbang Ulang “Kampung Halaman”

Saya ingin mengajak pembaca untuk merenungkan satu hal: apa arti “sayang kampuang” dalam politik praktis Andre Rosiade?

Jika benar ia sayang Sijunjung kampung yang ia klaim sebagai kampung halamannya mengapa ia diam saat Bupati Sijunjung membeli mobil dinas baru dua tahun berturut-turut di tengah kemiskinan dan pembangunan yang mandek? Jika benar ia sayang Sumbar, mengapa ia tidak pernah meminta Menteri Pertanian untuk menurunkan pejabat pusat mengawal kasus dugaan korupsi di Sijunjung? Mengapa ia lebih sibuk menjadi “besti” bagi Bupati daripada menjadi pengawas rakyat?

“Sayang kampuang” tidak cukup dibuktikan dengan kata-kata marah dalam bahasa Minang yang viral. “Sayang kampuang” dibuktikan dengan konsistensi: kritik yang sama untuk semua orang, tanpa pandang partai. Sayang kampuang berarti berani kehilangan teman demi kebenaran. Dan di situlah Andre Rosiade, sejauh ini, gagal total.

Dari Tupai Janjang Menuju Apa?

Statement Andre Rosiade di atas, jika dibaca dengan jujur, adalah dokumen yang memperlihatkan seorang politisi yang sangat pandai berbicara tetapi sangat lemah dalam introspeksi. Ia bisa mengkritik lambannya eksekusi bantuan pusat, tetapi ia tidak bisa mengkritik rekannya sendiri. Ia bisa marah-marah soal pencitraan, tetapi ia sendiri hidup dari pencitraan. Ia bisa berkata “bukan karena ingin jadi Gubernur”, tetapi seluruh gerak-geriknya di Sumbar justru menunjukkan sebaliknya: ia sedang membangun panggung untuk melompat lebih tinggi.

Ini bukan esai yang ingin menghakimi Andre Rosiade secara pribadi. Saya tidak tahu isi hatinya. Tapi yang saya tahu: politik bukanlah sekadar retorika. Politik adalah tindakan. Dan tindakan Andre Rosiade dari standar ganda, merangkul dinasti, hingga diam atas kesalahan kader separtai telah berbicara lebih keras daripada semua statement nya.

Ia boleh terus mengatakan “Jago lah lai” kepada pemerintah daerah. Tapi rakyat juga berhak berkata kepadanya: “Jago lah lai, konsisten lah lai, jangan hanya berani ke luar tapi takut ke dalam.”

Jika ia tidak bisa melakukan itu, maka julukan “Singa Senayan” harus benar-benar dicabut. Ganti dengan “Tupai Janjang” lincah melompat, tetapi tidak pernah berpijak pada prinsip yang sama dua kali.

Dan kita, sebagai publik, boleh bertanya: apakah kita masih mau mendengar aumannya? Atau sudah saatnya kita mencari singa lain yang benar-benar berani, bukan hanya di Senayan, tetapi juga di kandangnya sendiri?

Ditulis oleh: Chris Gangga Lala Pari
Editor: Martha Syaflina