Kunjungi BPN, Iqra Chissa Putra Minta Solusi Ganti Rugi Lahan di Taplau Padang
Padang, MZK News – Penguatan infrastruktur pariwisata daerah dan penyelesaian kendala pengadaan tanah untuk fasilitas publik terus dipacu oleh jajaran legislatif tingkat provinsi. Langkah taktis ini dioptimalkan guna mengurai sumbatan birokrasi yang selama ini menghambat penataan estetika tata ruang kota.
Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Iqra Chissa Putra, merealisasikan komitmen pengawasan tersebut dengan mendatangi otoritas pertanahan. Pihak dewan mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung proyek penataan kawasan Pantai Padang (Taplau), khususnya di ruas Jalan Samudera dan area belakang Hotel Pangeran.
Langkah operasional ini ditegaskan langsung oleh Iqra saat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, Kamis (9/7/2026). Pertemuan lintas sektoral harian ini difokuskan untuk membedah sumbatan regulasi serta menyamakan persepsi hukum antarinstitusi.
Urai Kendala Teknis Belakang Pangeran Beach
Iqra menerangkan bahwa koordinasi terpadu sangat krusial untuk mengurai dinamika sengketa kepemilikan aset yang kerap muncul di lapangan. Anggota dewan menilai keindahan wajah ibu kota provinsi akan sulit terwujud tanpa adanya kerelaan dan kepastian hukum hak atas tanah warga.
“Semangat kita sama, yaitu mempercantik dan memperindah Kota Padang. Itu tujuan utama yang ingin kita capai bersama,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra, di tengah jalannya rapat koordinasi.
Iqra menjabarkan terdapat dua area krusial yang menjadi perhatian utama, yakni kawasan Jalan Samudera di ruas Hang Tuah serta area belakang Hotel Pangeran. Khusus untuk lokasi di belakang Hotel Pangeran, pihak legislatif menemukan adanya kajian akademis terkait mekanisme pergantian tanah yang masih membutuhkan telaah yuridis mendalam.
“Kami meminta solusi dan langkah percepatan bersama. Untuk persoalan di belakang Hotel Pangeran, kami juga mendapat informasi adanya kajian akademis terkait pergantian tanah. Tentu kita ingin semua berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Iqra menambahkan penjelasannya.
Bentuk Tim Khusus Menuju Pembangunan 2028
Di sisi lain, kabar baik mulai terlihat pada perkembangan pembebasan lahan untuk koridor ruas jalan Hang Tuah yang diklaim sudah menemui titik temu. Pemerintah daerah bersama instansi vertikal berkomitmen segera membentuk tim akselerasi khusus guna membereskan berkas administrasi siber yang tersisa.
Penyelesaian uang ganti rugi yang berkeadilan diposisikan sebagai faktor penentu utama sebelum alat berat diturunkan ke lokasi penataan objek wisata. Kehadiran forum bersama yang melibatkan Dinas PUPR Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi yang berbelit.
Pihak dewan menargetkan seluruh proses sterilisasi area pariwisata ini dapat tuntas dalam waktu dekat agar pengerjaan fisik konstruksi bisa segera dimulai. Jika seluruh tahapan konsolidasi tanah berjalan lancar, pembangunan infrastruktur Taplau diproyeksikan siap berjalan sepenuhnya pada musim anggaran tahun 2028.
“Kami optimistis apabila persoalan lahan bisa segera diselesaikan, pembangunan fisik dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2028. Saya yakin ini akan mendapat dukungan dari Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota demi kemajuan Kota Padang,” tutur Iqra mengakhiri keterangannya.
Reporter: Novrianto
Editor: Khoirul Anam