
Sidak SPPG Polda Kalbar, Kemenko Polkam Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Bebas Zat Berbahaya
Pontianak, MZK News – Pemerintah pusat terus memperketat pengawasan terhadap implementasi program strategis nasional di bidang pemenuhan nutrisi anak. Langkah ini diambil guna menjamin standar mutu, higienitas, dan ketepatan sasaran distribusi logistik pangan di tingkat daerah.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri turun langsung ke lapangan. Mereka melaksanakan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kalimantan Barat.
Agenda peninjauan taktis ini dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Audit ini difokuskan untuk mengawal ekosistem dapur produksi agar terbebas dari risiko pencemaran bakteri atau malnutrisi.
“Pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan program prioritas Presiden berjalan lancar, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kendala kekurangan gizi dan stunting,” tegas Nur Rokhmah Hidayah, Kamis (11/6/2026).
SPPG yang beroperasi di bumi khatulistiwa ini dikelola secara modern di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari. Unit ini menjadi bukti komitmen nyata institusi Polri dalam menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintah pusat.
Guna menjaga konsistensi mutu, operasional dapur dan rantai pasok makanan diawasi secara melekat oleh jajaran Polda Kalbar bersama pengurus Bhayangkari daerah. Tim gabungan memastikan draf menu harian telah memenuhi kecukupan kalori dan protein bagi tumbuh kembang anak.
Berdasarkan draf laporan berkala di lapangan, SPPG ini telah menyalurkan paket makanan bergizi kepada 2.239 penerima manfaat. Distribusi massal tersebut menyasar kelompok rentan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga pos pelayanan terpadu (Posyandu).
Saat ini, Yayasan Kemala Bhayangkari tercatat mengelola total 28 pangkalan SPPG di seluruh Indonesia. Rincian draf pengembangannya meliputi 16 titik operasional aktif, sementara 12 titik lainnya masih berada dalam fase percepatan pembangunan fisik.
Aspek keamanan pangan (food safety) di dapur Polda Kalbar juga diperkuat dengan teknologi deteksi dini. Sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, sampel makanan wajib melewati uji reagen (rapid test) guna memastikan hidangan bebas dari kandungan zat kimia berbahaya.
“Program Prioritas Presiden merupakan komitmen kita semua agar dapat berjalan lancar. Diharapkan kekurangan yang terjadi di lapangan dapat diperbaiki terus-menerus guna memastikan negara hadir memberikan kualitas gizi yang baik bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Nur Rokhmah.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenko Polkam RI
