Cetak Rekor Decade, Pemkab Toba Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut dari BPK RI
Medan, MZK News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kabupaten Toba sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pencapaian prestisius ini menjadi momentum bersejarah karena menandai keberhasilan Pemkab Toba mempertahankan predikat WTP untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Penghargaan ini menjadi bukti konsistensi transparansi finansial di kawasan pariwisata super prioritas tersebut.
Predikat WTP tersebut disahkan melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang. Dokumen akuntabilitas itu diterima langsung oleh Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, di Aula BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Jumat (29/5/2026).
Agenda penyerahan ini turut dihadiri oleh para kepala daerah dari 10 kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, serta jajaran pejabat struktural terkait. Pertemuan tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian audit keuangan berkala tingkat regional.
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa audit ini merupakan instrumen wajib yang diamanatkan langsung oleh undang-undang. Pemeriksaan ketat dilakukan guna menilai kesesuaian penyusunan anggaran dengan standar akuntansi pemerintahan yang baku.
“Pemeriksaan keuangan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan kepada setiap pemerintah daerah setiap tahunnya. Tujuannya untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar serta menilai tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Paula Henry Simatupang.
Paula mengapresiasi kerja keras seluruh pemda yang kooperatif selama masa pemeriksaan berlangsung hingga mampu menyajikan data keuangan secara objektif. Kendati demikian, ia mengingatkan agar predikat kelulusan audit ini tidak membuat jajaran birokrat cepat berpuas diri.
“WTP bukan tujuan, namun merupakan instrumen menuju tata kelola yang baik,” tegas Paula Henry Simatupang mengingatkan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi internal guna memperkuat sistem pengendalian mutu di lingkungan birokrasi.
Merespons capaian satu dekade tersebut, Bupati Toba, Effendi Sintong Panangian Napitupulu, menyambut baik hasil evaluasi BPK. Ia menegaskan bahwa opini WTP ke-10 ini merupakan buah dari komitmen kerja cerdas dan gotong royong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Effendi optimistis raihan ini akan menjadi suntikan motivasi bagi Pemkab Toba untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional. Budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas diklaim menjadi kunci utama serapan anggaran yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toba tampak didampingi oleh Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, Inspektur Wallen Hutahaean, serta jajaran kepala dinas teknis lainnya. Kehadiran tim lengkap ini menegaskan kesiapan Pemkab Toba untuk terus mengawal pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Reporter: Dochmerson Simarmata
Editor: Martha Syaflina