DPRD Batang Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Infrastruktur hingga BPJS
Batang, MZK News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen penting ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Ruang DPRD Batang, Selasa (28/4/2026).
Wakil Bupati Batang, Suyono, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran legislatif yang telah menuntaskan pembahasan LKPJ tepat waktu. Menurutnya, poin-poin rekomendasi tersebut merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja eksekutif demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Rekomendasi DPRD ini akan kami tindak lanjuti bersama jajaran eksekutif sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Suyono di hadapan forum.
Ia menegaskan bahwa transparansi capaian kinerja selama satu tahun anggaran adalah kewajiban konstitusional. Sinergi antara pemerintah daerah dan dewan menjadi kunci utama agar pembangunan di Batang berjalan selaras dan berkelanjutan.
Selain bahasan LKPJ, rapat tersebut juga mengesahkan kerja sama Sister City antara Kabupaten Batang dengan Kota Zhijiang, China. Langkah internasional ini dibidik untuk memperkuat posisi ekonomi Batang di kancah global melalui empat pilar utama, termasuk industri ramah lingkungan dan UMKM.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi komitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan daerah melalui sinergi global,” tegas Suyono optimis.
Di sisi lain, Ketua DPRD Batang, Suudi, memaparkan sejumlah catatan kritis yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Sektor infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama, di mana dewan meminta percepatan pelaksanaan program agar dokumen perencanaan tidak mubazir.
DPRD juga memberikan perhatian khusus pada sektor kesehatan, terutama koordinasi aktivasi BPJS bagi warga kurang mampu. Suudi menekankan pentingnya pelayanan yang cepat dan tanpa hambatan birokrasi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan medis.
“DPRD menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam masa aktivasi BPJS,” ungkap Suudi saat membacakan rekomendasi.
Lebih lanjut, dewan meminta penguatan peran UMKM melalui kemudahan akses modal dan perluasan pasar. Sektor pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup juga diminta tetap menjadi prioritas guna menjaga ketahanan pangan dan mitigasi bencana di Batang.
Suudi berharap pemerintah daerah segera melakukan reformasi birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel. Rekomendasi ini diharapkan menjadi kompas bagi eksekutif dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat menyeluruh.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Pemkab Batang
