JPS Sumbar Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Harus Tetap di Bawah Presiden!
Padang, MZK News – Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat (JPS) menyatakan dukungan penuh agar institusi Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Posisi ini dinilai setara dengan TNI guna menjamin kelancaran tugas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, SH, yang akrab disapa Toaix, menegaskan bahwa struktur Polri saat ini sudah ideal. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian hanya akan memperpanjang birokrasi dan menghambat respons cepat terhadap perintah kepala negara.
“Kita tidak mau Polri turun ke level tiga karena berada di bawah kementerian. Polri harus tetap di level dua langsung di bawah Presiden agar perintah bisa dilaksanakan segera tanpa intervensi,” tegas Toaix saat memberikan pernyataan resmi, Rabu (18/03/2026).
Toaix menambahkan, jika Polri harus melewati jenjang kementerian, maka penanganan masalah keamanan nasional berisiko menjadi lamban dan bertele-tele. Rantai komando yang panjang dikhawatirkan memunculkan berbagai persepsi yang mengganggu kondusifitas negeri.
Selain fokus pada struktur kepolisian, JPS Sumbar juga menyatakan dukungan total terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini dipandang sebagai fondasi utama menuju kemakmuran rakyat dan stabilitas nasional.
Asta Cita tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, swasembada pangan dan energi, hingga pemberantasan korupsi dan narkoba. Program ini juga menekankan pembangunan dari desa serta penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Jelas Asta Cita Presiden itu bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Kita semua wajib mendukung dan jangan mempolitisir program ini sehingga membuat masyarakat ragu,” lanjut Adrian Tuswandi.
Senada dengan itu, Penasehat JPS, Novrianto atau yang akrab disapa Ucok, menyoroti pentingnya kecepatan gerak lembaga negara. Ia menilai TNI dan Polri adalah institusi vital yang tidak boleh terbelenggu oleh prosedur yang rumit jika berada di bawah lembaga lain.
“Bayangkan jika perintah harus berjenjang, tentu akan bertele-tele. Agar cepat bergerak, Polri dan TNI harus tetap berada di bawah Presiden. Kita dukung itu, jangan lagi dipolitisir dengan berbagai opini,” papar Ucok yang juga menjabat Ketua FWP-SB.
Menutup pernyataannya, Ucok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat niat baik di balik program Asta Cita. Ia berharap publik tidak terpengaruh oleh kelompok tertentu yang mencoba mencari celah kesalahan pada program yang nyata demi kepentingan rakyat.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina
