KPK Tuntaskan Proses Hibah Aset Transportasi Papua Barat Daya Senilai Rp107,0 Miliar
Jakarta, MZK News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V berhasil menuntaskan proses hibah sejumlah aset strategis transportasi yang sempat tertahan selama tiga tahun. Aset tersebut merupakan milik Provinsi Papua Barat Daya. Penuntasan ini diserahkan ke Kementerian Perhubungan di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Senin (2/2/2026).
Aset yang dituntaskan dan ditandatangani berupa naskah hibah aset Pelabuhan Waisai di Kabupaten Raja Ampat, Gedung VIP Bandara Domine Eduard Osok (DEO), serta Menara Air Traffic Control (ATC) di Kota Sorong. Semua aset tersebut bernilai Rp107,7 miliar dengan infrastruktur pendukungnya senilai Rp26,7 miliar.
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menegaskan, hibah aset tersebut memiliki arti strategis bagi peningkatan layanan transportasi dan percepatan pembangunan kawasan Papua Barat Daya. Harapannya, dengan pengelolaan tingkat pusat, kualitas pelayanan dan standar keselamatan bisa meningkat secara signifikan.
“Ini adalah aset strategis transportasi laut dan udara yang menjadi urat nadi konektivitas Papua Barat Daya, khususnya Raja Ampat dan Sorong,” ujar Dian.
Dian melanjutkan, tata kelola aset transportasi di wilayah Papua Barat Daya yang berupa kepulauan ini tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kepastian regulasi dan kesinambungan pendanaan. KPK mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
“KPK hadir untuk memastikan solusi. Aset negara harus dimanfaatkan maksimal dan tidak boleh mangkrak,” ujar Dian.
Di sisi lain, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyatakan, pengalihan pengelolaan ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano, ia menilai dukungan pemerintah pusat sebagai langkah krusial untuk memperkuat fungsi Pelabuhan Waisai. Sebab, pelabuhan tersebut adalah pintu utama transportasi laut dan pariwisata.
“Mengelola gerbang transportasi laut memerlukan standar teknis dan keamanan tinggi dengan anggaran besar. Kami optimis, dengan pengelolaan pusat, Pelabuhan Waisai dapat berkembang jauh lebih baik,” ujar Orideko.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lolan Andi S. Panjaitan juga menyampaikan, pengelolaan pelabuhan harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
“Sinergi ini merupakan bagian dari mandat pelayanan publik,” pungkas Lolan.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: KPK/InfoPublik