Buka Pelatihan KHA, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Desak Sekolah Bebas Perundungan
Padang, MZK News – Komitmen dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan berdaya saing tinggi terus diperkuat di tingkat legislatif daerah. Langkah ini diposisikan sebagai draf prioritas utama guna menghadapi tantangan bonus demografi di masa mendatang.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa investasi terbaik bagi kemajuan daerah bukan terletak pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, fondasi paling krusial adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang harus diinisiasi sejak usia dini.
Pernyataan bermuatan sosiokultural tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri pembukaan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Padang, Kamis (11/6/2026). Agenda ini digelar secara terpadu untuk mendukung percepatan terwujudnya sekolah ramah anak melalui sinergi lintas sektoral.
Muhidi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur beton memang penting, namun kemanfaatannya cenderung bersifat jangka pendek. Sebaliknya, merawat karakter dan kualitas intelektual generasi muda membutuhkan draf komitmen bersama yang berjalan secara berkesinambungan.
“Kalau fisik sekali dibangun bisa selesai. Tetapi membangun SDM membutuhkan keterlibatan semua pihak dengan harapan dan visi yang sama,” ujar Muhidi di hadapan para peserta pelatihan.
Sebagai representasi publik, DPRD Sumbar terus memperkokoh pemenuhan hak anak melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur khusus tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dukungan politik parlemen juga diwujudkan melalui penganggaran strategis, termasuk alokasi dana khusus untuk pelaksanaan program kabupaten dan kota layak anak (KLA). Fungsi pengawasan di lapangan turut diperketat melalui rapat kerja berkala bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Muhidi menilai bahwa keterlibatan aktif para kepala sekolah dan guru dalam pelatihan ini merupakan langkah taktis untuk mengeliminasi kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Sekolah dituntut mampu menciptakan ruang belajar yang inklusif serta bebas dari segala bentuk perundungan (bullying).
“Kita ingin anak-anak merasa nyaman di sekolah, belajar tanpa rasa takut, tanpa bullying, sehingga mereka bisa berkembang sesuai potensi yang dimiliki,” tutur politisi senior tersebut menambahkan.
Guna mewujudkan ekosistem ideal tersebut, Muhidi mengingatkan pentingnya penguatan empat pilar utama dalam pengasuhan remaja, yaitu iman, akhlak, kasih sayang, dan ilmu pengetahuan. Sektor budaya literasi juga wajib digalakkan kembali agar minat baca anak tumbuh sejak di bangku kelas dasar.
“Jika sekolah siap, orang tua siap, masyarakat siap, dan pemerintah daerah memberikan dukungan, insyaallah anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Nasib Sumatera Barat 20 hingga 30 tahun ke depan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menyiapkan generasi hari ini,” pungkas Muhidi.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina