BPSDM Hukum Gelar Pelatihan Serentak, Kemenko Kumham Imipas Pacu Kepemimpinan Adaptif
Jakarta, MZK News – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menghadiri pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV. Agenda ini digelar serentak bersama Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026.
Upacara pembukaan kedinasan tersebut diorkestrasi secara terpadu oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Jalannya acara dihadiri langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra.
Kepala BPSDM Hukum dalam laporan pembukanya menyampaikan bahwa penyelenggaraan diklat serentak tiga angkatan ini menjadi momentum krusial bagi peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Kemenpar mencatat terobosan ini sebagai komitmen nyata dalam mencetak agen perubahan di sektor pelayanan publik.
Tahun ini, diklat kepemimpinan mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Daya Saing Bangsa.” Fokus utama program diarahkan pada pergeseran pola kerja birokrasi konvensional menuju basis digital.
Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa migrasi ke sistem siber bukan sekadar masalah teknis pengadaan perangkat keras. Hal yang paling fundamental adalah evolusi pola pikir para pembuat kebijakan agar mampu merespons kebutuhan publik secara cepat.
“Transformasi digital bukanlah sekadar persoalan teknis pengadaan infrastruktur komputer ataupun sekadar membuat aplikasi baru. Ini adalah tantangan perubahan paradigma kepemimpinan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Guna mewujudkan hal tersebut, BPSDM Hukum meluncurkan uji coba sistem penilaian sikap dan perilaku berbasis digital bagi para peserta. Inovasi teknologi ini diterapkan agar pengukuran kompetensi kepemimpinan, kerja sama tim, dan manajemen konflik dapat berjalan lebih objektif.
Acara dilanjutkan dengan pengarahan sekaligus peresmian oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat. Dalam orasinya, Agus mengingatkan bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi mutlak untuk menarik investasi luar negeri.
“Hukum bukan sekadar kumpulan norma dan aturan. Hukum adalah fondasi utama pembangunan nasional. Tidak akan ada investasi yang berkelanjutan tanpa kepastian hukum, tidak ada iklim usaha yang sehat tanpa regulasi yang berkualitas,” tegas Agus dari atas podium.
Agus menambahkan, potret birokrasi tanah air saat ini masih dibayangi ego sektoral dan tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, kehadiran para pemimpin transformasional hasil diklat ini sangat dinantikan untuk mengurai benang kusut administrasi di instansi masing-masing.
Pemerintah secara tegas juga mengingatkan agar instansi negara menyetop pemborosan anggaran untuk pembuatan aplikasi baru yang tidak fungsional. Indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi terletak pada kemudahan prosedur dan efisiensi biaya yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan transformasi digital bukan berapa banyak aplikasi yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Apakah layanan menjadi lebih cepat, biaya lebih murah, prosedur lebih sederhana, dan kepercayaan publik meningkat,” pungkas Agus.
Melalui kematangan kurikulum pelatihan ini, Kemenko Kumham Imipas optimistis akan lahir jajaran pembuat kebijakan yang melek teknologi dan berbasis data. Penguatan SDM aparatur ini disiapkan secara matang guna menjadi pilar utama penyokong terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenko Kumham Imipas RI