Hari Lahir Pancasila 2026: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan APBN Adalah Amanat Rakyat
Jakarta, MZK News – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama. Nilai luhur tersebut harus menjiwai setiap langkah dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (1/6/2026). Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara di atas kertas, melainkan panduan etis setiap aparatur dalam melayani masyarakat.
“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan peserta upacara.
Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menjadi pengingat krusial bagi korps keuangan negara. Nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial dinilai sangat relevan untuk menawarkan solusi di tengah keberagaman global.
Menkeu memaparkan bahwa ideologi bangsa wajib menjadi jangkar moral yang kokoh dalam menghadapi dinamika global yang serbacepat. Pancasila harus memandu arah kebijakan fiskal agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik dan disrupsi teknologi.
“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia,” tegas Menkeu untuk mengaselerasi semangat pengabdian jajarannya.
Bagi Kemenkeu sendiri, implementasi dasar negara ini termanifestasi langsung melalui tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal, pengawasan, hingga alokasi setiap rupiah uang negara dituntut memenuhi prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kredibilitas.
“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola. APBN adalah amanat rakyat,” kata Menkeu mempertegas komitmen instansinya.
Lebih lanjut, Menkeu turut menyampaikan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto mengenai urgensi reaktualisasi amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ini menuntut kolaborasi harmonis antara negara, dunia usaha, koperasi, dan rakyat agar yang kuat bersedia membantu yang lemah.
Sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo, Menkeu menuntut terciptanya birokrasi yang bersih, cepat, tertib, dan melayani. Reformasi tata kelola internal dan penyederhanaan regulasi akan terus dipacu demi menjaga integritas institusi serta meningkatkan kepercayaan publik.
“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara. Ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat. Ketika kita menolak penyimpangan, negara hadir dengan integritas,” tutur Purbaya mengingatkan pentingnya menolak segala bentuk fraud.
Menutup pidatonya, Menkeu menyerukan tiga komitmen utama yang wajib dirawat bersama, yaitu menjaga integritas, memperkuat pelayanan, dan merawat persatuan. Ia meminta seluruh jajaran untuk membuang jauh-gauh ego sektoral dan menggantinya dengan semangat gotong royong yang produktif.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenkeu RI