Melalui Musda I, DPD PJS Sumsel Resmi Terbentuk
Foto: Ketum DPP PJS Mahmud Marhaba saat melantik Pengurus DPD PJS Sumsel, Sabtu (18/03/2023).
Pelembang, MZK News – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah terbentuk melalui Musyawarah Daerah (Musda) I di Kota Palembang, Sabtu (18/03/2023).
Kegiatan Musda I dipimpin oleh Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba dan dihadiri oleh 8 Pengurus DPC dari 13 DPC yang terbentuk di Sumsel.
Dalam arahannya, Ketum Mahmud mengatakan bahwa pasca Munas I pada November lalu, PJS wajib menjalankan organisasi sesuai AD-ART dimana DPD wajib menggelar Musda.
Dia menambahkan, hal ini dilakukan supaya pengurus DPD yang berada di 25 provinsi memiliki legalitas yang sah dipilih melalui mekanisme Musda dalam masa periode 5 tahun ke depan.
“Ini merupakan amanah Munas yang wajib dilaksanakan, sehingga memiliki legalitas hasil Munas,” tegas Mahmud Marhaba.
Dalam Musda tersebut, 8 DPC yang memberikan pandangan umum terhadap kondisi organisasi di daerah dan secara bulat mengusung Rino Triyono, S.Kom., yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPD Sumsel melalui penunjukan Plt. Ketua Umum sebelum digelar Munas PJS.
Dirinya juga mengatakan, jika DPD PJS Sumsel merupakan DPD yang kedua ditetapkan kepengurusannya melalui mekanisme Musda setelah DPD Sumut pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 8 Februari 2023 lalu di Medan.
Dirinya juga tak bosan-bosannya menyampaikan dasar pembentukan PJS yang memiliki visi yang jelas dan tegas yakni, Terwujudnya jurnalis berintegritas, kompeten dan profesional.
Menurutnya, visi PJS selaras dengan tujuan dan harapan Dewan Pers untuk menjadikan wartawan di tanah air kompeten dan profesional. Untuk itu, dia menginstruksikan agar setiap pengurus DPD dan DPC segera membuat program pendidikan dan pelatihan yang bermuara pada pelaksanaan Uji Komptensi Wartawan (UKW) di daerah masing-masing.
“Selama ini orang menganggap, jika UKW itu hanya dilaksanakan oleh satu organisasi saja. UKW yang merupakan amanah dari Dewan Pers yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan dapat digelar oleh organisasi wartawan meski belum menjadi konstituen Dewan Pers. Caranya yakni menggandeng Lembaga Uji UKW yang ditunjuk oleh Dewan Pers dari unsur Perguruan Tinggi. Jangan ada lagi pemikiran menyesatkan yang mengklaim, jika UKW hanya dapat dilaksanakan oleh satu lembaga uji saja, itu kategori penyataan hoaks,” ungkap Mahmud.
Dia mengatakan, bahwa harga mati bagi kami di DPP untuk semua anggota PJS wajib UKW. Ini sesuai dengan visi perjuangan PJS agar wartawan yang merupakan anggotanya sejajar dengan wartawan lain, sehingga tidak ada lagi perlakukan diskriminasi terhadap sesama pekerja pers di tanah air dan menghilangkan stigma negative yang mendiskreditkan sesama pekerja pers dengan sebutan wartawan bodrex dan wartawan abal-abal.
“Kita harus menghilangkan stigma itu dan mengangkat derajat para wartawan bisa sejajar dengan wartawan lain. Tugas utama PJS adalah menjadikan wartawan kompeten dan profesional,” tegas Mahmud yang disambut dengan tepuk tangan oleh pengurus dan anggota PJS.
Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru yang diwakili oleh Asisten Bidang Adminstrasi dan Umum, Kurniawan, yang didampingi Sekretaris Kominfo Sumsel, Amrullah memberikan apresiasi yang besar atas kehadiran PJS di Provinsi Sumatra Selatan. Dirinya menyatakan permohonan maaf atas absennya Gubernur karena bertepatan ada agenda di luar daerah.
Kurniawan yang juga pernah menjadi Kepala Diskominfo Kota Palembang mengtakan jika seyogyanya wartawan wajib menjalankan tugasnya dengan berpeodaman kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dirinya sangat mendukung apa yang menjadi visi dari PJS yang pada akhirnya wartawan dapat menghasilkan karya jurnalistik yang benar sesuai dengan KEJ.
“Apa yang menjadi visi PJS, jika itu dijalankan dengan baik, maka tidak akan ada sengketa terkait pers di tanah air. Konfirmasi dan akurasi menjadi roh dari sebuah pemberitaan. Apa yang dikatakan oleh Ketua Umum itu sudah benar. Saya secara pribadi mendapat ilmu terkait dengan perkembangan jurnalistik,” ungkap Kurniawan yang juga pernah menjabat Bupati Muara Enim.
Untuk itu, atas nama pemerintah Provinsi Sumsel, Kurniawan meminta agar PJS mulai dari tingkat DPD hingga ke DPC dapat berkolaborasi dengan baik bersama pemerintah daerah sehingga terjadi komunikasi yang harmonis untuk membangun daerah tercinta.
Reporter: Heri
Editor: Khoirul Anam
