Strategi Menarik Investasi ke Sumatra Barat

Foto: Ketua Aprindo Sumatra Barat Rinaldi S.Si.,M.M.

Oleh: Rinaldi, S.Si.,M.M.
(Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Sumatra Barat)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
pada tahun lalu menyampaikan kabar baik bahwa realisasi investasi tercatat melampaui target yang ditetapkan. Tak hanya itu, persebaran pun tidak lagi terfokus di Jawa.

Sayangnya, di tengah pencapaian tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Persoalan-persoalan klasik yang tak juga beres bertahun lamanya. Padahal, bila dapat diatasi, bukan tidak mungkin angka-angka raihan penanaman modal akan naik lebih tinggi lagi.

Pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 17 Januari 2023, Presiden menyampaikan angka perolehan investasi sepanjang 2022. Dari data yang disampaikan oleh Presiden, diketahui total penanaman modal yang masuk pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.200 triliun. Sebagian besar atau sekitar 53% dari jumlah tersebut berada di luar Jawa. Pencapaian tersebut tentunya
patut diapresiasi di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu, Indonesia masih mencatatkan kinerja yang positif di sektor investasi. Meski, di sisi
lain, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan.

Beberapa persoalan besar yang masih mengganjal adalah masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG), dan sistem perizinan yang belum dilakukan secara online. Peraturan daerah yang belum mendukung percepatan perizinan investasi menghambat
masuknya investasi. Banyak investor lokal maupun asing yang masih mempertanyakan
berbagai regulasi di daerah. Akibatnya, investasi yang masuk pun menjadi terbatas. Padahal peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menarik pemilik modal, mengingat potensi yang dimiliki tiap daerah cukup besar. Sulawesi misalnya, kini menjadi lokasi pengembangan industri nikel, begitu juga Sumatra yang menjadi basis komoditas kelapa sawit.

Kekayaan sumber daya alam yang berbeda menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, tidak lagi terkonsentrasi di Jawa.

Penyelesaian persoalan klasik itu harus disegerakan agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Tahun ini, ketika perekonomian global makin berat, persaingan mendatangkan pemilik modal menjadi sengit. Bila kita tidak juga berbenah, bisa dipastikan angka pencapaian investasi tidak akan bergerak banyak. Ditambah lagi, tahun ini merupakan tahun menjelang
pelaksanaan pemilihan umum dan diperkirakan dapat memengaruhi minat investasi. Sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun menjelang pelaksanaan Pemilu, investasi pada
tahun politik cenderung tidak agresif, bahkan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena perilaku para pebisnis yang lebih suka menunggu kepastian.

Untuk itu, dibutuhkan langkah cepat dan strategis baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sinkronisasi regulasi sangat dibutuhkan. Kita mengharapkan agar investasi di Sumatra Barat meningkat pemerintah Provinsi Sumatra Barat mulai melakukan evaluasi atas kebijakan yang sudah dijalankan. Perbaiki yang dinilai dapat menghambat jalannya investasi. Begitu juga dengan pemerintah pusat, harus lebih agresif dalam mencari peluang dan menarik investor. Pembangunan infrastruktur juga harus dipercepat. Upaya membuat kawasan industri yang terintegrasi dan tersebar di wilayah Sumatra Barat harus dilanjutkan. Buat pemetaan yang jelas.

Potensi ekonomi Sumatra Barat yang masih menjanjikan pertumbuhan diikuti dengan bonus demografi menjadi magnet bagi para pemilik modal. Meski demikian, daya tarik itu harus diikuti dengan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Editor: Martha Syaflina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *