Fungsi Parpol Belum Optimal

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi, S.Pd.

Partai politik menjadi indikasi kuat sebuah negara mengadopsi ajaran atau sistem demokrasi. Hampir di seluruh negara di dunia memiliki partai politik, tidak terkecuali di Indonesia

Di Indonesia, partai politik menjamur bak cendawan tumbuh setelah hujan. Saat ini eksistensi partai politik kian hari kian menurun. Kepercayaan publik terhadap keberadaan partai politik sebagai sebuah wadah menampung aspirasi masyarakat sangat rendah.

Hal ini terlepas dari fungsi partai politik yang tidak berjalan secara optimal. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 setidaknya terdapat beberapa fungsi partai politik diantaranya: (1) Komunikasi politik, (2) rekrutmen/kaderisasi politik, dan (3) pendidikan politik.

Pertama, komunikasi politik, saat ini di berbagai media mainstream, masyarakat disuguhkan aksi para politikus yang saling mencecar dan saling menyinggung kader partai lain, banyak diantara para aktor politik ini yang jauh dari masyarakat setelah mereka berkuasa. Terdapat sekat dan jurang pemisah antara masyarakat dengan para politikus terpilih. Sehingga fungsi komunikasi politik antara aktor politik dengan konstituennya menjadi renggang dan akan memperbanyak komunikasi tersebut pasca masa kampanye berlangsung kembali.

Kedua, kaderisasi/rekrutmen politik. Menjelang pemilu 2024, partai politik mulai melakukan manuver politik dengan mencalonkan berbagai aktor politik yang justru berasal dari partai politik lain. Misalnya Partai PSI yang secara gamblang mengumumkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo yang notabennya berasal dari partai PDI-P untuk menjadi calon presiden 2024. Kemudian partai lainnya seperti PAN yang mengusulkan Ganjar dan Puan Maharani (Partai PDI-P) sebagai Calon Presiden 2024. Terbaru Partai PPP melempar wacana untuk mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus kader Partai Gerindra yaitu Sandiaga Salahuddin Uno sebagai kandidat Calon Presiden 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik gagal dalam proses kaderisasi sehingga tidak percaya diri mendukung kader partai sendiri dan lebih memilih mendukung kader partai lain yang dianggap memiliki elektabilitas yang sangat tinggi demi mendongkrak popularitas partai tersebut.

Ketiga, pendidikan politik. Salah satu fungsi krusial dari partai politik adalah memberikan pendidikan politik baik terhadap kader internal partai politik maupun terhadap masyarakat. Untuk mensukseskan fungsi tersebut pemerintah sudah menganggarkan dana yang sangat banyak (APBN) demi terciptanya masyarakat yang sadar dan melek politik. Namun kenyataannya, partai politik seakan tidak peduli dengan fungsi pendidikan politik. Seakan-akan partai politik diciptakan untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Tidak peduli apakah masyarakat melek atau tidak terhadap politik.

Sebenarnya masih terdapat satu fungsi strategis partai politik. Menurut Miriam Budiardjo (2011) fungsi itu yaitu pencegahan konflik. Idealnya partai politik hadir untuk mencegah terjadinya konflik baik dalam skala kecil maupun besar yang ada di dalam masyarakat. Namun kembali, realitas yang ada saat ini memperlihatkan bahwa partai politik yang ada saat ini justru menjadi agen atau sumbu awal terjadinya sebuah konflik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *