DPRD Sumbar Setujui Ranperda menjadi Perda Infrastruktur Berkelanjutan

Foto: Ketua DPRD dan Gubernur Sumbar bersama jajaran (Foto: IST)

Padang, MZK News – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan telah disetujui DPRD Sumatra Barat menjadi Peraturan Daerah (Perda) disaksikan Gubernur Sumbar H Mahyeldi, Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi disamping unsur pimpinan lainnya.

Persetujuan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Jumat (6/1/2023).

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat paripurna menyampaikan, rancangan peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu dari tiga rancangan peraturan daerah, di luar Propemperda tahun 2022 yang telah di sampaikan oleh mentri dalam negeri untuk dilakukan fasilitasi.

“Selanjutnya, menteri dalam negeri melalui surat No. 188, Tertanggal 20 April 2022, telah menetapkan hasil Pasilitasi terhadap ranperda dan hasil Pasilitasi tersebut terdapat beberapa catatan, perbaikan, masukan dengan komisi terkait,” jelas Supardi.

Supardi juga memberi apresiasi dan terima kasih pada Komisi IV yang susah bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga peraturan daerah dapat ditetapkan pada paripurna.

Sekaitan dengan penetapan tersebut Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi mengatakan, dengan adanya kepastian hukum tentang aturan pembangunan infrastruktur berkelanjutan mampu memberikan jaminan bagi masyarakat.

“Untuk melaksanakan pembangunan
infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah menyusun rancangan-rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, bertujuan mempercepat penyediaan Infrastruktur,” ucap Mahyeldi.

Dia juga menambahkan, rancangan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk menyelesaikan hambatan yang timbul dalam penyediaan Infrastruktur berkelanjutan, guna mencapai target pembangunan infrastruktur melalui tahapan perencanaan
dan pelaksanaan yang terarah, terukur serta
terintegrasi antara provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan
Infrastruktur berkelanjutan dengan pembiayaan tahun jamak.

“Infrastruktur berkelanjutan juga
dapat mendorong langkah yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam
pembangunan, sebagai upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan,” tutupnya.

Paripurna berlangsung lancar, dengan kehadiran para anggota DPRD Sumbar, Forkompinda,OPD, Ormas, Parpol, serta stakehokder lainnya, dengan standar yang ada.

Reporter: Novrianto

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *