DPRD Sumbar Gelar Rapat Pembentukan Pansus Kode Etik Usai Paripurna

Foto: Rapat Pembentukan Pansus Kode Etik yang digelar DPRD Provinsi Sumatra Barat (Foto: IST)

Padang, MZK News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota kejelasan, pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus penyusunan kode etik, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumbar, Jumat (6/1/2023).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, didampingi Wakil Ketua Irsyad Syafar, Wakil Ketua Indra Datuk Rajo Lelo dan Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Anggota DPRD Provinsi Sumbar dan OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengatakan, dalam pasal 126 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 diamanatkan, untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibitilas DPRD dalam menjalankan
tugas, fungsi dan kewenangannya, maka DPRD menyusun Kode Etik yang memuat tentang sikap dan prilaku, tata kerja, tata hubungan, kewajiban, larangan serta sanksi terhadap Anggota DPRD yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sebelum lahirnya PP Nomor 12 Tahun 2018, DPRD Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan Kode Etik yang ditetapkan dengan Peraturan DPRD Nomor: 3 Tahun 2011,” ujar Supardi.

Lanjut Supardi, berhubung Kode Etik DPRD Provinsi Sumatra Barat tersebut, tidak sejalan lagi dengan perkembangan regulasi
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta perkembangan kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sesuai saran Kemendagri, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatra Barat mengagas perubahan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatra Barat.

“Sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dijelaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan,” ujar Supardi saat menyampaikan di hadapan peserta paripurna.

Ditambahkan juru Bicara Badan Kehormatan, pihaknya dapat memahami bahwa Kode Etik DPRD Provinsi Sumatra Barat perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan terhadap
perkembangan regulasi.

“Juga kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya

Lanjut Supardi, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018, rancangan peraturan DPRD dibahas Panitia Khusus.

Lanjutnya, Fraksi untuk dapat mengusulkan nama Anggota Fraksinya yang akan ditetapkan sebagai anggota Panitia Khusus penyusunan dan pembahasan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Berdasarkan usulan masing-masing Fraksi, telah disiapkan konsep keputusan DPRD tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus penyusunan dan pembahasan kode etik DPRD Provinsi Sumatra Barat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota DPRD telah menyetujui konsep keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan panitia khusus penyusunan dan pembahasan kode etik
DPRD, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD,” ujarnya.

Keputusan DPRD dimaksud, akan diberi Nomor: 1 SB/2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan dan Pembahasan Kode Etik DPRD Provinsi
Sumatra Barat.

Ditambahkan Supardi, sesuai tata tertib,
Pimpinan panitia khusus terdiri ketua, wakil ketua dan Sekretaris Panitia Khusus, dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kita berikan kesempatan kepada Anggota Panitia Khusus untuk dapat memilih Pimpinan Panitia Khusus dan hasil pemilihan tersebut akan ditetapkan nanti dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna yang akan
datang,” terangnya lagi.

Disamping memilih Pimpinan Panitia Khusus, kami juga menginggatkan kepada Panitia Khusus untuk dapat menyusun rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan
serta menginventarisasi semua permasalahan dalam pelaksanaan Kode Etik yang lama dan mengidentifikasi perkembangan kondisi ke depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang perlu diakomodir dalam Kode Etik yang baru,” ujarnya.

Dengan telah dibentuknya Panitia Khusus yang akan menyusun dan membahas Kode Etik DPRD Provinsi Sumatra Barat, maka dilanjutkan dengan rapat pembentukan pansus, serta penyusunan struktur, usai paripurna tersebut.

Rapat pembentukan pansus dihadiri utusan fraksi-fraksi di DPRD Sumbar diantaranya, fraksi Demokrat Nurnas, PDI P-KBB Syamsul Bahri dan fraksi PKS Nurfirman Wansyah, pada ruang rapat khusus DPRD Sumbar, hasilnya akan ditetapkan pada paripurna mendatang.

Reporter: Novrianto

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *