Terkait Dugaan Jual Beli Rusunawa Penjaringan, Kepala UPRS IV Dilaporkan ke Pj. Gubernur

Foto: Gedung Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: IST)

Jakarta, MZK News – Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) IV Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Muhamad Ramdani dilaporkan salah satu warga Penjaringan ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Saiful Bakhri selaku kuasa hukum pelapor mengungkapkan bahwa laporan tersebut terkait dugaan jual beli unit Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami mohon agar Bapak Heru Budi Hartono mengusut tuntas dan menindak tegas pihak-pihak yang diduga bermain di Rusunawa Penjaringan,” ucap Saiful Bakhri melalui siaran persnya, Rabu (4/1/2023).

Melalui laporan tersebut, Saiful menjelaskan adanya warga dari luar DKI Jakarta yang memiliki atau menempati salah satu unit di Rusunawa Penjaringan.

Sauful juga mengungkapkan kekecewaan kliennya lantaran permohonan memperoleh unit Rusunawa Penjaringan tak kunjung terealisasi.

“Sejak tahun 2017, klien kami mengajukan berkas untuk dapat menghuni Rusunawa Penjaringan, namun hingga saat ini permohonan saya tak kunjung terealisasikan. Klien saya ini jelas-jelas pemilik KTP DKI, tapi kok malah warga luar DKI yang dapat? Ini kan aneh, diduga kuat ada permainan,” tegasnya.

Saiful Bakhri menerangkan, dalam Pergub DKI Jakarta No.111 Tahun 2014, menyebutkan ada tiga kriteria untuk dapat menempati Rusunawa, yakni relokasi, revitalisasi dan umum.

“Untuk relokasi merupakan hak warga yang digusur kemudian direlokasi ke sejumlah Rusunawa yang dikelola Pemprov DKI,” katanya.

Kemudian, lanjut Saiful, revitalisasi salah satu Rusunawa yang sudah selesai direvitalisasi Pemprov DKI adalah Rusunawa Penjaringan di Jalan Tanah Pasir RW 06, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

“Dan untuk umum, jelas itu hak warga DKI Jakarta yang telah memiliki KTP DKI, dan terdaftar di Aplikasi SIRUKIM,” tegasnya.

Pihaknya pun menyimpulkan adanya dugaan kesewenangan jabatan yang diduga dilakukan Muhamad Ramdani selaku Kepala Unit Pengelola Rumah Susun IV DPRKP Provinsi DKI Jakarta.

“Diduga telah menyalahgunakan jabatan secara administrasi, sehingga Pj. Gubernur DKI harus menindak tegas,” katanya.

Saiful menjelaskan, pengaduannya tertuang dalam dua berita acara. Pertama, pelaporan pengaduan dalam bentuk berkas dan bukti-bukti yang diterima oleh Arif Hermawan, staff unit bagian pengaduan di Balai Kota.

“Nanti akan dilimpahkan dan ditindaklanjuti ke Inspektorat yang berwenang dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Saiful, laporan ke Unit Bagian Informasi dan Pengaduan, yang diterima langsung laporan tersebut oleh Petugas Bagian Informasi Pengaduan, dalam bentuk tanda terima.

Saiful menegaskan, jika pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Pj. Gubernur DKI, Heru Budi, pihaknya akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami tak segan-segan untuk menindaklanjuti laporan ini ke Presiden Jokowi, jika memang tak ditindaklanjuti oleh Pj. Gubernur DKI,” tegas Saiful.

Saiful kembali menegaskan, alasan kliennya mengadukan persoalan di Rusunawa Penjaringan ke Balai Kota karena ia mengaku memiliki bukti yang kuat.

“Klien kami memiliki bukti, ada pasutri warga pemilik KTP Riau bernama Morys Peterson dan Ang Bie Yan. Keduanya bukan asli warga DKI Jakarta, tapi kini kedua kini dapat menghuni Rusunawa Penjaringan tepatnya di Tower A/19. Berdasarkan data yang kami miliki, keduanya juga sudah memiliki KTP DKI. Keduanya mutasi sebagai warga DKI setelah berselang tidak lama memperoleh kunci Rusunawa,” ungkapnya.

Reporter: Linna

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *