Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Hadirkan Saksi-Saksi Ahli

Foto: Pelaksanaan Sidang lanjutan dengan agenda mendatangkan saksi-saksi (Foto: IST)

Jakarta, MZK News – Sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi-Saksi Ahli atas kasus dugaan pemalsuan sertifikat yang menyeret nama mantan Kepala Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta Jaya, S.H.,M.H., berlangsung bertampat di lantai II Ruang R. Wirjono Projodijoro 1 Pengadilan Negri Jakarta Pusat, Jl. Bungur Raya, Jakarta Pusat pada hari Senin (18/11/2022).

Usai sidang secara berturut-turut bertempat di SAS Work House Indramayu 117, Menteng, Jakarta Pusat, Penasihat Hukum dari Jaya, S.H.,M.H., mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait perkembangan hasil persidangan, mereka yaitu: Rangguh Parmoto, S.H., Sentot Panca Wardhana, S.H. dan Ribbay Apin Nasution, S.H.

“Adapun saksi-saksi ahli yang hadir yaitu Saksi Ahli Tata Usaha Negara, Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Perdata,” ujar Tangguh Parmoto, S.H., membuka pembicaraan.

Rangguh Parmoto, S.H., menyampaikan, pemeriksaan pertama Saksi Ahli Tata Usaha Negara kemudian dilanjutkan oleh Saksi Ahli Pidana, setelah itu sidang dijeda untuk istirahat dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Saksi Ahli Perdata.

“Para Saksi Ahli yang dihadirkan cukup mensupport dalam dalam upaya hukum dan semua jawaban dari Saksi Ahli sangat memuaskan,” tegasnya.

Sementara itu, Sentot Panca Wardhana, S.H., mengungkapkan, secara administrasi tentang dikeluarkannya surat Keputusan Pembatalan Sertifikat adalah bukan pembatalan hak terkecuali surat tersebut palsu dan tidak benar sehingga ada Pidana No. 13 yang bersifat administrasi.

“Untuk Pidana spesifik tertuang dalam pasal 623 dengan tiga hal substansi yang harus sesuai dan tidak boleh ada pemalsuan menurut Perdata karena perjanjian dari SK Kakanwil bermuatan administrasif,” ujar Sentot Panca Wardhana, S.H.

Terkait pembanding antara surat asli dan palsu, Ahli mengatakan suatu keharusan yang perlu dibuktikan dan diuji, meskipun hakim mengabaikan.

Pendapat hakim bukan merupakan suatu kewajiban yang boleh diambil untuk memutuskan perkara.

“Dalam persidangan, pengacara Jaya berusaha menggunakan data-data peta surat girik dan apa yang dimiliki oleh Abdul Halim otentik dan seharusnya dibutuhkan Saksi fakta Sulaiman sebagai mantan petugas pajak yang menerangkan hak tersebut dalam membaca peta,” ujar Sentot Panca Wardhana, S.H.

Kemudian, Ribbay Apin Nasution, S.H., mengatakan, sidang ini Hakim menganggap bahwa keterangan para Saksi Ahli sudah cukup.

Beberapa kali sidang Majelis hakim bertanya apakah Persil 7 dan 22 berdampingan atau tidak?

“Setelah melihat peta, yakin cuma Persil 7 Cakung Barat 22 dan 23 benar adalah milik Abdul Hakim,” kata Ribbay Apin Nasution, S.H.

Dia menjelaskan, berdasarkan survei lapangan, rapat PT Salve Veritate tidak ada di Persil 7 karena Cakung sudah terbagi dua.

“Peluang SP3 hanya tinggal mengurus ke Mabes Polri. Pengacara sudah menyampaikan data terakhir ke Mabes Polri agar memperhatikan kebenaran dan juga alat bukti sehingga Abdul Halim dan Jaya tidak berstatus tersangka lagi,” ujar Ribbay Apin Nasution, S.H.

Lebih lanjut, dia mengatakan, indikasi Jaya tidak terlibat setelah persidangan murni membela kepentingan umum dan lurus dalam membuat keputusan meskipun bisa saja terjadi hal yang lain.

“Pengetahuan yang menarik adalah keterangan dari para Ahli Forensik, Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara. Dari ke 4 Saksi tersebut menyatakan adanya kesalahan dakwaan dalam menjalankan pasal 24 tentang pembatalan sertifikat bukan pembatalan hak,” ucap Ribbay Apin Nasution, S.H.

Hak itu cuma ada di lokasi yang mana haknya dan dimana tanahnya jika didapati sertifikat masih hidup.

Dari para Ahli semua menyatakan Jaya ada kesalahan literasi, tetapi secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Persoalan Administrasi dalam penegakan hukum perkara Abdul Halim, pelapor Abdul Halim diperiksa di Polda dan diBAP oleh pak Tabalujan menjadi status tersangka, setelah itu status tersangka berubah menjadi DPO oleh penyidik kemudian SP3 keluar sehingga status yang sekarang ini belum diketahui pastinya.

Untuk selanjutnya, hari Jumat, 2 Desember 2022 akan ada dua agenda dan Senin, 5 Desember 2022, rencananya akan digelar rentut (rencana tuntutan) terhadap Jaya, S.H., M.H.

Reporter: Jhon Paul R

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *