TKSK Madapangga & Pendamping PKH Dampingi Penyaluran Bantuan BLT BBM & Sembako

Foto: Penyaluran Bantuan BLT BBM dan Sembako di Desa Campa dan Desa Woro (Foto: IST)

Bima, MZK News – Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Madapangga bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) non PKH Kecamatan setempat mendampingi penyaluran bantuan tersebut kepada 230 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Campa dan 201 KPM Desa Woro di aula Kantor Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Sabtu, 17 September 2022.

Penyaluran bantuan uang tunai masing-masing 500 ribu per tiga bulan di tengah deras naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) turut difasilitasi pemerintah desa dan dikawal oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa kedua desa tersebut berjalan aman, tertib, dan lancar.

TKS Kecamatan Madapangga, Ilyasa, S.Pdi., mengatakan, bantuan yang disalurkan oleh petugas PT Pos Persero Bima (Sila Bolo) ini adalah BLT BBM yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial RI berupa uang tunai 500 ribu per KPM PKH dan BPNT Sembako dengan kompensasi BLT BBM 300 ribu dan BPNT Sembako 200 ribu.

“Ya, untuk penyaluran di aula Kantor Desa Woro ini adalah khusus KPM Desa Campa dan Woro dan alhamdulilah penyalurannya berjalan sesuai ekspektasi bersama sebelumnya,” ujarnya.

Aby Oyank sapaan akrabnya menjelaskan, untuk hari ini selain terhadap KPM Desa Campa dan Woro, namun juga bersamaan penyaluran bantuan untuk KPM Desa Tonda dan Mpuri yang dipusatkan di aula Kantor Desa Tonda. Sementara enam desa lain jadwalnya besok dan tempat penyaluran berbeda. Desa Dena, Ncandi, Monggo, Rade penyaluran di Gedung Paruganae Kec Madapangga dan untuk Desa Bolo, Ndano, dan Madawau penyaluran di aula Kantor Desa Bolo besok, Minggu (18/9) pagi.

“Nah, bagi KPM tiap desa yang belum menerima bantuan di desa-desanya baik hari ini maupun besok, maka dapat menerima di Kantor Pos tersebut atau di aula Kantor Paruganae Madapangga selesai penyaluran di desa masing-masing tersebut,” jelasnya.

Aby Oyank berharap, dengan adanya bantuan ini semoga dapat menanggulangi kebutuhan masyarakat di tengah naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti diumumkan oleh pemerintah sebelumnya.

Selain itu, sambung Oyank, bagi desa-desa yang mengalami penerima manfaat program sosial baik PKH maupun non PKH sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Menteri Sosial (Mensos), maka dapat dilakukan perubahan atau pergantian sepanjang dilakukan secara mekanisme dan prosedural.

“Jika kasusnya seperti itu, desa harus memastikan nama warga dalam data DTKS terlebih dahulu, lalu melakukan musyawarah khusus hingga verifikasi dan validasi nama-nama penerima manfaat yang dinilai sudah tidak layak berdasarkan kententuan tersebut,” pungkasnya.

Pantauan wartawan, tampak KPM Desa Campa sejumlah 230 dan KPM Desa Woro 201. Hingga berita ini dirilis, penyaluran bantuan kedua desa tersebut berjalan aman dan kondusif.

Reporter: Muhtar Habe

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.