Wacana Jokowi Jadi Wapres Tidak Masuk Akal

Oleh: Alvin Gumelar Hanevi, S.Pd

Setelah sebelumnya dihebohkan dengan wacana masa jabatan presiden 3 periode melalui proses amandemen UUD NRI 1945, terbaru muncul wacana mengenai Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu 2024.

Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Fajar Laksono yang saat ini menjabat sebagai juru bicara Mahkamah Konstitusi. Menurutnya apabila Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden maka itu tidak akan melanggar konstitusi.

Pasal 7 UUD NRI 1945 hanya menyebutkan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Presiden Jokowi yang saat ini sudah menjabat Presiden 2 periode memungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden karena konstitusi tidak melarang.

Namun, wacana ini banyak ditentang oleh Pakar Hukum Tata Negara diantaranya yaitu Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., menurutnya wacana tersebut justru melanggar konstitusi dan mengakangi konstitusi.

Memang secara eksplisit didalam Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak ada yang salah mengenai wacana pencalonan Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden. Namun jangan lupa di Pasal berikunya yaitu di Pasal 8 UUD NRI 1945 juga mengatur tentang apabila sewaktu-waktu Presiden meninggal atau tidak dapat menjalankan tugas maka yang akan menggantikannya yaitu Wakil Presiden. Bisa dibayangkan jika Jokowi menjadi Wakil Presiden kemudian Presidennya mangkat maka Jokowi akan menjadi Presiden tentu ini bertentangan dengan Konstitusi kita yng membatasi masa jabatan presiden yaitu 2 periode.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Direktur PuSaKo Unand Fery Amsari, S.H., M.H., LLM., menurutnya Pasal-pasal didalam UUD NRI 1945 tidak bisa dibaca sendiri (tinggal) tetapi harus dikaitkan dengan pasal lainnya karena pasal tersebut saling kait mengaitkan.

Selain itu juga menurut Ferry Amsari, membaca Pasal pasal di dalam UUD NRI 1945 tidak bisa hanya secara harafiah (letterlijk) tetapi juga maknanya.

Melihat pendapat diatas memang secara yuridis menimbulkan pro kontra. Namun dibeberapa negara lainnya seperti Wakil Presiden Argentina saat ini Cristina Fernandez sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Argentina dan juga Mantan Presiden Filipina Joseph Estrada yang saat ini justru menjabat sebagai Walikota Manila.

Jika dilihat dari jenjang karir, memang posisi presiden adalah posisi yang menjadi puncak karir seseorang yang ada di republik ini. Jika Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai wapres dan terpilih maka bisa saja setelah selesai masa jabatannya masyarakat akan mengingat Jokowi sebagai Wakil Presiden dan bukan sebagai Presiden. Tidak masuk akal memang!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.