Komisi II DPRD Halmahera Lakukan Kunker ke Pemda Morotai

Foto: Komisi II DPRD Halmahera saat berkunjung di Pemda Morotai (Foto: IST)

Morotai, MZK News – Komisi II DPRD Halmahera Utara dalam hal ini Wakil Ketua Komisi II, Fahmi Musa dan lima anggota Komisi pada saat Kunker mengaku untuk menjadikan referensi dari sektor Perikanan di Morotai, Jum’at (15/07/2022).

Pertemuan lima Anggota Komisi II DPRD Halut bersama dengan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Pulau Morotai, Muchlis Baay, dan Sekretaris DKP Pulau Morotai, Junaidi Rais, berlansung di Ruang Rapat Bupati Pulau Morotai.

Didalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Halut, Fahmi Musa mengatakan bahwa maksud kedatangan Para Wakil Rakyat Halut ke Morotai, ingin melihat lebih dekat pengelolaan sektor perikanan Morotai untuk dijadikan referensi di Halmahera Utara.

“Kedatangan kami dalam rangka kunjungan kerja Komisi II terkait pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan di Pulau Morotai untuk kami jadikan referensi pengembangan perikanan di Halmahera Utara. Sebab, yang kami lihat dan dengar melalui media, Morotai bisa dikatakan sangat baik dalam pengelolaan sektor perikanan,” kata Fahmi Musa.

Selain itu, menurut Fahmi bahwa ada hal yang menarik adalah terkait dengan pendanaan insentif perlindungan jiwa nelayan Morotai bersumber dari dana insentif daerah (DID). Sehingga oleh DPRD Halut menggangpnya sebagai sesuatu yang baik.

“Tentu ini adalah langkah yang sangat baik dan maju bagi perikanan di pulau Morotai,” ucap Fahmi sembari memuji Pemda Pulau Morotai.

Sementara, Sekertaris DKP Pulau Morotai, Djunaidi Rais mengatakan, Pemda Morotai sendiri merasa terhormat dijadikan rujukan. Meski sungguhnya, Pemda Morotai hanya memanfaatkan keterbatasan wewenang dan peluang sebagai salah satu daerah berpotensi perikanan.

“Morotai sebetulnya tidak memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur perikanan. Karena banyak kewenangan yang telah di limpahkan ke provinsi dan pusat berdasarkan regulasi,” ungkap Junaidi.

Oleh karena itu, Pemda Morotai mengajukan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

“DAK untuk pengembangan perikanan, mulai dari bantuan perahu, alat tangkap, coldstorage dan SKPT di Daeo dan Penampungan ikan di Tiley. Jadi semua hasil penangkapan nelayan itu di beli langsung oleh SKPT,” tutur Junaidi di depan lima Anggota DPRD Halut.

Namun untuk saat ini, memang Pemda Morotai sendiri punya kebijakan menyangkut perlindungan jiwa untuk 2200 nelayan yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang semua itu ditanggung iurannya oleh Pemda Morotai.

Sedangkan menurut Asiste I Muchlis Baay, “Bila Halut ingin seperti Morotai, maka harus diawali dengan konsep dan strategi pengembangan perikanan dan semuanya tergantung pola kerja pemimpin di daerah,” ucap singkat Muchlis sembari menyarankan kepada lima Anggota DPRD Halut.

Reporter: Roger Moore (Oje)

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.