Surat Edaran Menpan RB Tentang Penghapusan Tenaga Honorer Membuat Resah

Foto: Kegiatan Rakoor dan silaturahmi jajaran tenaga honorer yang di dalamnya Anggota Satpol PP se-Sumatra Selatan (Foto: IST)

Muara Enim, MZK News – Surat Edaran (SE) Tentang Penghapusan Honorer yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, pada tanggal 31 Mei 2022 lalu, menimbulkan kegelisahan para tenaga honorer terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Sumatra Selatan.

Pasalnya, dalam Surat Edaran (SE) tersebut, jelas menyatakan tenaga honorer resmi dihapus dan itu tidak memberikan solusi yang berpihak terhadap tenaga honorer, apalagi yang telah mengabdikan diri hingga puluhan tahun.

Untuk memastikan nasib para tenaga honorer di Satpol PP di 17 kabupaten/kota, se- Sumatra Selatan, Kepala Satuan Polisi Pamomg Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Muara Enim, AM Musadeq, siap akan memimpin aksi mendatangi Kemenpan RB Pusat.

“Tentu, akan kami perjuangkan nasib para tenaga Honorer Satpol PP. Kita akan ke Jakarta bersama Para Praja 17 Kabupaten/kota se-Sumatra Selatan bersilaturahmi ke Menpan,” ujar Musadeq, menyampaikan sambutannya pada rapat koordinasi dan silaturahmi serta memfasilitasi anggota Satpol PP se-Sumatra Selatan di ruang rapat kantor Bapeda Kabupaten Muara Enim, Sabtu (11/06/2022).

Musadeq menambahkan, silurahmi dalam pertemuan ini, merupakan konsolidasi guna menyatukan pandangan menyikapi atas diterbitkannya Surat Edaran Menpan RB Tjahjo Kumala. Terkait penghapusan tenaga Honorer, yang memang menimbulkan keresahan bagi seluruh Pegawai Honorer Non PNS.Salah satunya termasuk Satpol PP.

Untuk diketahui, terbitnya Surat Keputusan Menpan RB tersebut, seluruh Honorer Satpol PP menjadi bingung dan resah memikirkan masa depan mereka yang belum jelas. Jika pun dialihkan ke PPPK, Honorer Satpol PP tidak termasuk dalam jabatan fungsional. Mengacu dan mengingat yang tertuang dalam Perpres ‘Jabatan Fungsional ‘ hanya bisa diisi PPPK.

“Disini seharusnya, Pemerintah harus arif memikirkan bagaimana pengalihan status para honorer Satpol PP ini. Karena, keberadaan Satpol PP sangat dibutuhkan Pemda dalam menjalankan penegakan Perda, membantu Kamtibmas,” jelas Musadeq.

Reporter: Sofyan Arif (Ujk)

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.