LesHam NTB Desak Kapolres Bima Kota untuk Angkat Kaki

Foto : Anggota LesHam NTB (Foto : IST)

Bima Kota, MZK News – Lembaga Studi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LesHam) NTB mendesak Polres Bima Kota segera menangkap dan menahan tersangka kasus korupsi Rp862 juta dana PKBM Karoko Mas, Boymin, berdasarkan temuan BPKP NTB pada 10 Maret 2022.

Ketua LesHam, Linnas mengatakan, tersangka kasus korupsi itu tidak ada alasan tidak ditahan. Sebab, Pasal 21 KUHAP, alasan subjektif, dan objektif dapat diterapkan penyidik terhadap tersangka yang notabene sebagai anggota DPRD Kab Bima dari partai Gerindra itu.

Tiga alasan itu, kata dia, dapat diterapkannya. Sebab, selama proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka tidak pernah kooperatif. Namun, justru mengancam keselamatan beberapa masa aksi. Bahkan, pihak kepolisian mengaku juga diancam secara verbal oleh tersangka.

Kasus ini berjalan di meja Polres itu cukup lama. Terhitung tiga kali pergantian Kapolres dan 2 kali pergantian Kasat Reskrim. Dari rangkaian dan perjalanan kasus ini bahwa yang bikin masyarakat kecewa, khususnya LesHam yang mengawal kasus ini adalah keputusan kapolres yang tidak menahan tersangka dengan alasan masih kurang administrasi dan alasan ini tidak logis.

Tidak ada dalam aturan manapun yang membenarkan tentang tidak ditahannya tersangka dengan alasan masih kurang administrasi. Pasalnya, syarat sah penahanan seseorang tersangka atau terdakwa apabila ancaman pidana di atas 5 tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 KUHAP dan itu semua sudah terpenuhi.

“Kami kawal kasus ini sudah tiga tahun. Jadi, kami tahu dan yang namanya status tersangka itu artinya semua barang bukti serta alat bukti sudah terpenuhi. Kan itu yang disebut kelengkapan administrasi,” kata Sekjend LesHam, Linnas kepada MZK, Sabtu (2/4) pukul 00.03 WITA malam

Menurut dia, LesHam menilai memang ada intervensi dari pihak tertentu dibalik kasus Boymin ini. Sehingga sikap Kapolres tiba-tiba berubah. Dari awal diberitakan akan ditahan, lalu dalam hitungan detik keputusan itu justru tidak ditahan.

“Ini membuktikan wajah buram Polres di bawah Pimpinan Henry Novika Candra. Tentu dalam hal ini, kami secara sadar dan penuh tanggung jawab meminta dengan hormat Kapolres untuk angkat kaki dari tanah Bima sebelum rakyat tunjukan murkanya. Sebab, sungguh tercoreng institusi Polri/Polres Bima jika Henry, masih dipertahankan,” tegas Linnas.

Dia menjelaskan, sebelumnya, berbagai lembaga dan kalangan menggelar aksi unjuk rasa bentuk pengawalan proses penegakan hukum. Sejak bulan Januari 2020, BEM STIH yang kini jadi Universitas Muhammadiyah Bima, empat kali aksi (Januari, Maret, Juni, Oktober, dan Desember) di depan Kantor Polres, LesHam NTB sejak 2021, dua kali di Polres, dua kali di Mapolda NTB, dan 2 kali di BPKP NTB,

Selain dari LesHam, juga kawan-kawan Koalisi Mahasiswa Bima Mataram aksi di Polda berkali-kali dengan tuntutan yang sama, sejumlah masa aksi koalisi mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta (LMPSJ) pun berkali-kali aksi di Mabes Polri.

“Ya, hal itu dilakukan karena selama proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka tidak kooperatif (mangkir dua kali panggilan penyidik). Tambah lagi, tersangka mengancam masa aksi pun polisi sehingga mesti ditahan,” pungkas Linnas.

Hingga berita ini dirilis, Kapolres bersangkutan itu belum dikonfirmasi dan masih butuh informasi.

Reporter: Muhtar Habe

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.