DPRD dan Pemprov Sumbar Sepakati KUA-PPAS 2027 Senilai Rp5,97 Triliun
Padang, MZK News – DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 sebesar Rp5,976 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar di Padang, Jumat malam (14/8/2026).
Selain anggaran 2027, kedua pihak juga menyepakati Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Target pendapatan daerah pada perubahan tersebut naik 5,02 persen menjadi Rp6,61 triliun dari target awal sebesar Rp6,29 triliun.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan kesepakatan ini menjadi pijakan utama penyusunan Ranperda APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) konsisten mengarahkan anggaran pada program prioritas.
“Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” ujar Muhidi.
Tantangan Pendapatan Asli Daerah
Dalam proses pembahasan, DPRD menyoroti kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 serta dinamika ekonomi global. Tekanan tersebut tecermin dari belum optimalnya realisasi Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat pada semester I 2026.
Meski demikian, DPRD menilai potensi penerimaan daerah masih terbuka luas jika OPD terkait lebih responsif. Pemerintah daerah didorong mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terserap maksimal.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah bertindak selektif dalam menetapkan alokasi belanja.
“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat,” kata Mahyeldi.
Target Makro dan Prioritas Pembangunan 2027
Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,03 triliun, sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp5,97 triliun. Lewat alokasi ini, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,9 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,64 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke angka 78,04.
Target tersebut ditopang delapan prioritas pembangunan daerah, antara lain pemerataan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur tanggap bencana.
Optimisme pertumbuhan ekonomi tersebut didukung tren positif triwulan I 2026 yang tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang sempat tertekan akibat bencana alam.
“Di tengah keterbatasan fiskal, tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi kewajiban dan prioritas anggaran tahun 2027,” pungkas Mahyeldi.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina