Dukung Target Ekonomi 8 Persen, KKP Matangkan Proyek Waterfront City Marunda Berbasis Ekonomi Biru
Jakarta, MZK News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen kuat dalam mendukung penataan dan pemanfaatan ruang kawasan pesisir secara berkelanjutan. Langkah konkret ini diwujudkan melalui rencana pembangunan kawasan waterfront city di Marunda, Jakarta Utara.
Proyek strategis ini diarsiteki untuk mentransformasi wilayah pesisir Jakarta agar mampu menyumbang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Kendati berorientasi pada pertumbuhan makro, pemerintah menjamin ekosistem lingkungan dan hak-hak sosial masyarakat lokal tidak akan terpinggirkan.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Permana Yudiarso, menjelaskan bahwa penataan kawasan pesisir wajib menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan humanis ini penting untuk meningkatkan rasa kepemilikan sekaligus memperkuat keberlanjutan sosio-ekologis.
“Ruang laut dan pesisir perlu dikelola secara adil, berkelanjutan, dan adaptif agar mampu melindungi ekosistem pesisir sekaligus menjamin akses, keselamatan, dan kesejahteraan nelayan dari generasi ke generasi,” ujar Permana Yudiarso dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Permana menambahkan bahwa arah kebijakan ini sudah sejalan dengan dokumen rencana pembangunan kelautan nasional dalam RPJMN 2025-2045. KKP baru-baru ini juga telah menuntaskan agenda sosialisasi awal terkait Rencana Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Marunda kepada publik.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pesisir KKP, Fajar Kurniawan, menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan proyek. KKP akan mengawal pemanfaatan ruang ini agar berjalan inklusif dan mematuhi koridor hukum yang berlaku.
“KKP akan mengawal pembangunan pesisir yang inklusif dan memastikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan dapat meningkatkan nilai manfaat ruang laut,” tegas Fajar Kurniawan demi mengoptimalkan potensi sumber daya pesisir.
Di sisi lain, Plt. Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Isran, menyatakan kesiapan korporasinya untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam peningkatan kapasitas kawasan industri Marunda. Pihaknya berjanji akan membuka ruang diskusi yang lebar demi menyerap seluruh aspirasi masyarakat.
“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, membangun dialog yang terbuka, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembahasan guna mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan,” kata Isran memberikan jaminan keterbukaan informasi.
Sebagai informasi, agenda sosialisasi di Marunda ini merupakan hasil kolaborasi taktis antara KKP, Pemprov DKI Jakarta, PT KBN, dan PT Danareksa. Beberapa paguyuban nelayan akan dilibatkan secara aktif melalui program pemberdayaan partisipatif yang terbagi dalam tiga tahapan selama tujuh tahun ke depan.
Fase pertama akan fokus pada dukungan sarana prasarana, disusul fase kedua berupa peningkatan ekonomi lewat diversifikasi produk alternatif berbasis pesisir. Fase pamungkas akan ditutup dengan kemitraan usaha berkelanjutan, penguatan kelembagaan kelompok, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
Merespons rencana tersebut, Perwakilan Asosiasi Masyarakat Nelayan (CIBER), Ajid, menyatakan dukungannya dan siap bertindak sebagai jembatan komunikasi yang netral. Pihaknya berharap kemitraan dengan PT KBN dapat membuahkan kebijakan yang adil bagi masa depan ruang hidup nelayan.
“Kami mendukung proses pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat pesisir. Kami berharap, terjalin kemitraan yang terbuka, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” pungkas Ajid optimis.
Sinergi berkelanjutan ini berjalan selaras dengan garis kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. KKP terus memacu penataan ruang laut nasional berbasis ekonomi biru demi menjaga keseimbangan mutlak antara kelestarian ekosistem dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: KKP RI