Lima Bulan Pasca-Banjir, Anggota DPRD Sumbar Endarmy Soroti Jembatan Anduriang yang Tak Kunjung Diperbaiki
Padang Pariaman, MZK News – Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy, menyoroti kondisi Jembatan Anduriang di Kayu Tanam yang masih terbengkalai. Meski bencana banjir bandang telah berlalu selama lima bulan, infrastruktur vital ini belum tersentuh perbaikan.
Jembatan tersebut merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum luluh lantak diterjang bencana, jalur ini menjadi akses utama bagi mobilitas warga dan pelajar setiap harinya.
“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebelum rusak, akses itu menjadi satu-satunya jalur utama warga dan pelajar di dua nagari,” ujar Endarmy saat diwawancarai, Senin (11/5/2026).
Politisi asal daerah pemilihan Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini merasa prihatin dengan kondisi di lapangan. Hingga saat ini, masyarakat terpaksa bertaruh nyawa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.
Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya, terutama ketika cuaca buruk melanda. Arus sungai yang deras dan kenaikan debit air sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan warga yang nekat menyeberang.
Endarmy mengakui memang terdapat jalur alternatif yang bisa dilewati kendaraan. Namun, akses tersebut dianggap tidak efektif karena jarak tempuh yang jauh lebih lama dan memakan waktu.
“Akses lain ada, akan tetapi butuh waktu dan jaraknya lebih jauh,” tambahnya menekankan urgensi perbaikan jembatan utama.
Melihat situasi tersebut, Endarmy meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret. Ia mendorong pembangunan jembatan darurat sebagai solusi jangka pendek agar aktivitas ekonomi dan pendidikan kembali normal.
Selain jembatan, ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai di kawasan tersebut. Langkah ini dianggap penting sebagai upaya mitigasi agar bencana serupa tidak kembali merusak infrastruktur di masa depan.
Sebagai informasi, Jembatan Anduriang mengalami rusak berat akibat terjangan banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Kini, harapan warga sepenuhnya bertumpu pada kecepatan respon pemerintah dalam merealisasikan pembangunan kembali.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina