Rapat Paripurna DPRD Sumbar: Gubernur Mahyeldi Tanggapi Ranperda Pendidikan dan Petani
Padang, MZK News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama, Senin (11/5/2026). Agenda utama rapat ini membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting terkait pendidikan, pemberdayaan petani, serta penyelenggaraan jalan provinsi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Nanda Satria. Hadir pula Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda.
Dalam pembukaannya, Muhidi memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi atas capaian ekonomi yang membanggakan. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan I tahun 2026 berhasil menyentuh angka 5,07 persen.
Muhidi menilai angka ini sebagai sinyal positif bahwa pembangunan daerah tetap bergerak meski di tengah pemulihan pascabencana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah manis dari sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Kami memandang bahwa capaian ini menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan investasi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Muhidi di hadapan peserta rapat.
Setelah penyampaian apresiasi ekonomi, suasana rapat berlanjut ke agenda pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Ranperda Penyelenggaraan Jalan. Hampir seluruh fraksi di DPRD Sumbar menyoroti masalah infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan.
Fraksi PDI-P, PKB, dan NasDem kompak mengkritik lemahnya pengawasan terhadap kendaraan bertonase lebih atau ODOL (Over Dimension Over Load). Mereka menilai kendaraan ini menjadi pemicu utama kerusakan jalan di wilayah Sumatera Barat.
Sementara itu, Fraksi Golkar dan PKS mendorong adanya sanksi tegas bagi pelanggar muatan jalan. Mereka juga meminta pemerintah untuk memperhatikan fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu dan penerangan jalan yang masih minim di banyak titik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Ranperda pendidikan dan petani adalah sektor strategis. Ia berjanji akan menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi nasional agar implementasinya efektif.
Gubernur berharap pembahasan ini menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya harmonisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan kelak.
Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan agar seluruh Ranperda yang dibahas segera disahkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat secara merata.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina