PRD Sumbar Kritik Tajam LKPJ 2025: Ekonomi Melambat dan Fiskal Tertekan
Padang, MZK News – DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang tahun anggaran 2025. Dalam rapat paripurna LKPJ pada Senin (16/3/2026), fokus utama tertuju pada tekanan fiskal dan perlambatan ekonomi daerah.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dinilai menghadapi tantangan besar. Rentetan bencana banjir bandang serta longsor di 16 kabupaten/kota telah melumpuhkan sebagian besar infrastruktur vital.
Kondisi ini berdampak langsung pada laju pertumbuhan ekonomi Sumbar yang merosot ke angka 3,37 persen pada 2025. Angka tersebut menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang berada di level 4,36 persen.
DPRD menilai pemerintah daerah belum memiliki strategi yang cukup tangguh dalam memulihkan sektor produktif pascabencana. Hal ini diperparah dengan menyempitnya ruang fiskal akibat efisiensi anggaran serta penurunan nilai transfer dari pemerintah pusat.
Meskipun angka kemiskinan tercatat turun menjadi 5,31 persen, capaian positif tersebut dianggap belum mencerminkan kondisi riil masyarakat. Lemahnya daya beli dan tingginya biaya pemulihan infrastruktur masih menjadi beban berat bagi warga di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks,” tegas pimpinan rapat dalam forum paripurna tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Sumatera Barat resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah dokumen LKPJ secara mendalam. Pansus ini bertugas mencari solusi konkret atas persoalan pemulihan ekonomi dan penguatan ketahanan fiskal daerah.
Rekomendasi yang akan dihasilkan diharapkan mampu menjadi panduan strategis bagi pemerintah provinsi dalam menghadapi sisa periode kepemimpinan. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat.
Evaluasi ini menjadi sinyal kuat bahwa keberhasilan administratif saja tidak cukup untuk menjawab dinamika daerah yang kompleks. Kinerja pemerintah diuji melalui kemampuannya menjaga stabilitas di tengah tekanan bencana dan krisis anggaran yang belum mereda.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina
