KKP Dinilai Bebas Maladministrasi, Ombudsman RI Berikan Opini Kualitas Tertinggi
Jakarta, MZK News – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai bebas dari maladministrasi oleh Ombudsman RI. Oleh sebab itu, diberikan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026 lalu.
Menurut Sekretaris Jenderal KKP, Komjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, capaian Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi menjadi bukti komitmen KKP dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi yang diberikan Ombudsman RI merupakan hasil kerja bersama seluruh unit layanan di lingkungan KKP. Ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan KKP dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujar Komjen Pol. Rudy di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Untuk diketahui, penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanaan Publik Tahun 2025 di lingkungan KKP ini dilakukan pada beberapa unit layanan strategis, yakni Layanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Layanan Pakan Ikan, serta Layanan Peredaran Obat Ikan.
Adapun alur penilaiannya melalui studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan unit, petugas layanan, unit pengaduan, hingga pemangku kepentingan penerima layanan.
Komjen Pol. Rudy mengatakan, capaian ini tidak membuat jajaran KKP berpuas diri. KKP akan terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan, sekaligus menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai referensi dalam penguatan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama.
“Hasil penilaian dan opini Ombudsman RI tersebut akan menjadi penguat bagi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depannya,” kata Komjen Pol. Rudy.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Laman InfoPublik