Kejar Kemandirian Fiskal, Sumbar Butuh Inovasi Strategis yang Hebat
Keterangan: Pertemuan Ketua DPRD Sumbar Supardi dengan Bapenda Provinsi Riau, Selasa, 04 April 2023 (Foto: Humas DPRD Sumbar)
Pekanbaru, MZK News – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sedang mengejar kemandirian fiskal. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan inovasi strategis yang hebat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Supardi, S.H., disela-sela pertemuan Komisi III DPRD Sumbar dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (04/04/2023).
Seperti yang sudah diketahui bahwa Provinsi Riau telak masuk 3 besar daerah yang berhasil dalam kemandirisn fiskal dimana lebih dari 56 persen mereka berasalkan dari Pendapatan Asli Daerah, tidak fokus lagi pada uang transfer dari pemerintah pusat.
“Sejak beberapa waktu lalu, Riau telah mencapai kemandirisn fiskal dengan ratio 56% alokasi anggaran APBD berasal dari pendapatsn daerah tahun 2023. APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,1 triliyun. Predikat kemandirisn fiskal tersebut sama dengan dua provinsi lainnya di Indonesia, yaitu DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Status kemandirisn fiskal tidak didapat begitu saja, namun melalui upaya-upaya strategis yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan,” ujar Supardi.
Supardi mengatakan, hal ini tentuk akan menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD untuk kemandirisn fiskal sebagaimana yang telah dicapai Provinsi Riau saat ini.
“Prinsip kemandirisn fiskal ini tentu merupakan sebuah tekad dan semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Sumatra Barat ke depannya, tentu butuh inovasi-inovasi kreatif yang hebat,” harapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang diwakili oleh kepala Bidang Pajak Daerah Muhamad Sayoga, dalam presentasinya menyampaikan, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi Riau menerapkan program 7 Bertuah yang disambut baik oleh masyarakat yang tercermin dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah. Realisasi PKB Riau tshun 2022 sebesar Rp1.3 T dan BBNKB sebesar Rp1 T.
“Realisasi pajak air permukaan Provinsi Riau, terdongkrak dengan banyaknya industri besar yang memanfaatkan air permukaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp58 milyar pertahun. Namun demikian, kendala dan hambatan pengeloaan pendapatan daerah terus diupayakan diminimalisir antara lain adalah cleansing data kendaraan bermotor, kalibrasi meteran penggunaan air dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder pendapatan di Riau,” katanya.
Yoga dalam sesi diskusi juga membahas penyelesaian masalah Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang yang sudah semakin terurai. Dalam beberapa kali pertemuan yang di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah didapatkan beberapa alternatif antara lain bahwa akan ada alokasi anggaran untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kondisinya mengalami kerusakan mengkhawatirkan dan segera perlu ditangani.
“Alokasi anggaran perbaikan tersebut dapat berasal dari pusat maupun hibah dari Provinsi Riau. Hal ini perlu segera dilaksanakan karena DAS tersebut merupakan sumber mata air untuk pembangkit listrik PLTA Koto Panjang. Ditambah lagi informasi dari PLN bahwa telah terjadi penurunan permukaan air PLTA Koto Panjang beberapa cm dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini”, terangnya.
Ketua Komisi III Ali Tanjung juga mengatakan kunjungan study koperatif ini dalam rangka mendapatkan informasi tentang tara cara pengelolaan dan penggalian pendapatan daerah.
“Semoga dengan kunjungan kerja akan dapat memberikan nilai positif dan inspiratif dalam hal meningkatkan pengeloaan pendapatan daerah di Provinsi Sumatra Barat. Meningkat PAD tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Sumbar,” ungkapnya.
Ikut serta dalam kunjungan ini hadir Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi, Ketua Komisi III, Ali Tanjung dan anggota, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Maswar Dedi, Sekwan diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Zardi Syahrir, S.H.,M.M. serta dari Pemprov Riau, Kepala Bapenda Riau, Pejabat Fungsional Keuangan dan beberapa orang pejabat struktural lainnya.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina