Gandeng KPK RI, Ketua DPRD Muhidi dan Gubernur Mahyeldi Mantapkan Tata Kelola Pemerintahan Sumbar
Padang, MZK News – Komitmen besar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel kembali ditegaskan di Ranah Minang. Seluruh jajaran pimpinan daerah se-Sumatera Barat berkumpul dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama kabupaten dan kota serius membentengi pengelolaan anggaran dari praktik penyimpangan. Momentum penting ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri guna memperkuat regulasi di daerah.
Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, bersama para kepala daerah se-Sumbar mempertegas soliditas antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sinergi ini ditujukan untuk memperketat pengawasan APBD serta memastikan setiap alokasi anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Acara berskala besar ini turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, perwakilan LKPP, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar. Tampak hadir pula para bupati, wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, hingga sekretaris daerah dari seluruh wilayah Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara dalam setiap jenjang pelayanan publik. Pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan instrumen vital dalam aspek pencegahan tindak pidana korupsi. Penguatan pemahaman regulasi diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran hukum bagi para pejabat publik.
“Kami menekankan agar dokumen komitmen bersama yang telah ditandatangani tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan diterapkan secara konsisten dalam tugas sehari-hari,” tegas Setyo Budiyanto di hadapan seluruh pimpinan daerah.
Ia menambahkan, fokus utama implementasi mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa, profesionalisme mutasi jabatan, serta kedisiplinan pelaporan LHKPN. Sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi pengawas pusat diharapkan mampu mewujudkan iklim investasi yang sehat serta pemerintahan yang bebas korupsi.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina
