Ketua DPRD Sumbar Muhidi Sebut Peningkatan Ekonomi Perempuan Sebagai Investasi Masa Depan Daerah

Padang, MZK News – Perempuan dinilai memiliki posisi kunci dalam menggerakkan perekonomian keluarga sekaligus menjadi pilar penting pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan membutuhkan dukungan serius melalui kebijakan daerah, alokasi anggaran, serta perluasan akses pasar.

Pesan strategis tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, dalam kegiatan Peningkatan Ekonomi Perempuan di Padang, Rabu (9/9/2026). Pihaknya menekankan bahwa penguatan sektor ini bertujuan membukakan ruang bagi kaum ibu agar lebih berdaya secara finansial.

“Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat,” ujarnya.

Atasi Hambatan Struktural Pelaku Usaha Perempuan

Ia menguraikan bahwa potensi usaha perempuan di Sumatera Barat masih kerap terbentur berbagai kendala struktural. Hambatan tersebut mencakup terbatasnya akses permodalan, minimnya literasi keuangan digital, serta terbatasnya kesempatan pelatihan dan fasilitas promosi produk.

Selain harus menjalankan usaha, mayoritas perempuan juga dihadapkan pada peran ganda mengurus rumah tangga. Kondisi kompleks ini memerlukan sistem pendukung yang terintegrasi agar para pelaku usaha perempuan mampu berkembang secara mandiri.

“Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Mereka memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai,” paparnya.

Optimalisasi Tiga Fungsi DPRD untuk Pemberdayaan

DPRD Sumbar berkomitmen mengawal isu ini melalui penguatan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi penganggaran, alokasi APBD diarahkan untuk program bantuan modal, alat produksi, serta pendampingan koperasi usaha perempuan secara berkelanjutan.

Langkah pengawasan juga terus diperketat agar seluruh program pelatihan dan kewirausahaan perempuan tepat sasaran. Regulasi yang berpihak kepada kelompok perempuan dinilai menjadi modal vital menuju ketahanan ekonomi daerah yang berkeadilan.

“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.

DPRD Sumbar optimistis kemandirian ekonomi perempuan akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga secara luas. Peningkatan kapasitas kaum ibu ini pada akhirnya menjadi investasi sosial-ekonomi yang berharga bagi masa depan Sumatera Barat.

Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina