Tekan Risiko Bencana, Doni Harsiva Yandra Ajak Warga Sumbar Bangun Mitigasi Sejak Dini
Padang, MZK News – Upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana terus diperkuat di wilayah Sumatera Barat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar pada 8–9 Agustus 2026.
Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.Si., hadir langsung dalam agenda tersebut untuk memberikan pemahaman pentingnya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan, Minggu (9/8/2026). Langkah edukasi ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi geografis wilayah Sumatera Barat yang tergolong rawan.
Dalam pemaparannya, Doni mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi bencana yang terbilang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga ancaman hidrometeorologi lainnya. Kondisi geografis tersebut menuntut adanya perhatian khusus dan kewaspadaan ekstra dari seluruh pihak secara konsisten.
Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi ancaman alam tidak boleh dipikul oleh pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diharapkan memiliki kesadaran bersama dalam membangun sistem perlindungan diri dan lingkungan secara mandiri.
“Penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini,” kata Doni Harsiva Yandra menekankan pentingnya pencegahan.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 berfungsi sebagai payung hukum yang memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah. Regulasi ini dirancang agar penanganan bencana dapat terstruktur dengan baik hingga ke tingkatan masyarakat paling bawah.
Melalui sosialisasi ini, warga diajak aktif membangun budaya sadar bencana di lingkungan masing-masing. Masyarakat diimbau untuk mengenali jalur evakuasi, memahami titik kumpul aman, serta menguasai tindakan darurat saat bencana terjadi.
“Masyarakat adalah garda terdepan ketika bencana terjadi. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik, risiko serta dampak bencana dapat kita minimalisir,” ujar Doni menambahkan.
Acara ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog interaktif antara wakil rakyat dan warga tempatan. Berbagai masukan serta pengalaman langsung warga dalam menghadapi bencana menjadi bahan evaluasi penting untuk penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana ke depan.
Doni berharap sosialisasi aturan ini mampu memicu gerakan kolektif di tengah warga. Sinergi yang kuat diharapkan dapat membentuk masyarakat Sumatera Barat yang tangguh, tanggap, dan siap menghadapi segala potensi bencana.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina