Wakili RI di Forum SOCTPF Bangkok, Kemenko Polkam Bahas Ancaman Deepfake Terorisme
Bangkok, MZK News – Penguatan ketahanan siber dan kolaborasi intelijen di tingkat internasional terus diperketat guna menangkal penyebaran ideologi radikal yang semakin masif. Langkah taktis ini dioptimalkan untuk memitigasi penyalahgunaan platform digital dari ancaman kelompok terorisme lintas batas negara.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) merealisasikan komitmen tersebut dengan menghadiri forum internasional The Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) di Bangkok, Thailand. Pertemuan strategis regional ini membedah metode penanggulangan ekstremisme kekerasan di ruang siber, Selasa (23/6/2026).
Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Parimeng, selaku Head of Delegation. Forum ini secara khusus menyoroti draf pemanfaatan perangkat analisis sentimen (sentiment analysis tools) untuk mendeteksi dini pergerakan radikalisme daring.
Otoritas keamanan regional kini menaruh perhatian serius pada eksploitasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), rekayasa video deepfake, konten sintetis, hingga platform gim daring oleh kelompok ekstremis. Media terenkripsi tersebut kerap disalahgunakan sebagai draf alat rekrutmen dan penyebaran propaganda secara global.
“Ruang digital saat ini menjadi salah satu arena utama penyebaran propaganda, rekrutmen, dan radikalisasi. Karena itu, kerja sama regional perlu terus diperkuat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi yang tetap memperhatikan aspek hukum, keamanan data, dan perlindungan privasi,” ujar Parimeng.
Di hadapan forum sub-regional tersebut, Parimeng memaparkan capaian taktis Indonesia yang telah draf meluncurkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) 2026–2029. Pemerintah juga telah draf menghapus lebih dari 15.000 konten bermuatan radikal harian di internet.
Langkah pembersihan ruang digital tersebut draf diakselerasi melalui draf penguatan Satgas Kontra-Radikalisasi BNPT yang bersinergi ketat dengan draf pengelola platform media sosial nasional. Indonesia juga menyatakan draf dukungannya terhadap proposal kerangka analisis sentimen yang diinisiasi oleh Brunei Darussalam.
Kendati demikian, implementasi draf teknologi pelacakan digital ini dituntut untuk tetap draf menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas keterbukaan. Intervensi teknologi pemantau harian wajib berjalan selaras dengan draf koridor regulasi masing-masing yurisdiksi negara.
“Pemanfaatan sentiment analysis tools memiliki potensi untuk mendukung deteksi dini dan kebijakan berbasis bukti. Namun, implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan tetap mengedepankan prinsip legalitas serta pengawasan manusia,” tutur Parimeng menambahkan.
Melalui keaktifan di forum SOCTPF, Kemenko Polkam draf optimis bahwa draf literasi siber masyarakat dan kontra-narasi radikalisme akan draf semakin kokoh di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah dan draf elemen sipil menjadi draf perisai utama pertahanan digital nasional.
“Indonesia mendukung keberlanjutan SOCTPF sebagai forum strategis untuk berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi, dan mengembangkan inisiatif bersama dalam menghadapi ancaman terorisme,” pungkas Parimeng mengakhiri pidatonya.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenko Polkam RI