Dinas Sosial Kab. Bogor Jaring 16 PMKS di Wilayah Cisarua Puncak Bogor

Foto: Para PMKS sedang diamankan oleh petugas (Foto: IST)

Kab. Bogor, MZK News – Dinas Sosial Kabupaten Bogor menjaring sebanyak 16 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam razia gabungan terhadap gelandangan, pengemis serta pengamen di wilayah Cisarua Puncak, Kabupaten Bogor, Selasa (24/01/2023).

Buchori Muslim Kasi Subkordinator Dinsos Kabupaten Bogor mengatakan, PPKS (Penyandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial) ini mewujudkan penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan pengamen, lantaran sudah membuat ketidaknyamanan.

Menurut Buchori ini sudah mengganggu ketertiban umum, bahkan terlihat sangat buruk di mata para wisatawan yang berkunjung.

“Maka dari itu, sesuai arahan Bupati tahun 2018 bebas dari PMKS, kami melaksanakan penertiban di kawasan wisata terutama Cisarua Puncak ini dimaksudkan demi terjaganya ketertiban serta menjaga agar tidak mengganggu perjalananan pengunjung,” ungkapnya.

Lanjut Buchori, para gelandangan, pengemis serta pengamen ini akan dibawa sesuai prosedur dan akan kami serahkan kepada pihak keluarganya agar dibina, dengan syarat membuat pernyataan, serta didampingi petugas Desa atau Kota asalnya.

“Intinya mereka tidak kembali ke sini, sekiranya ada warga luar kami kembalikan ke daerahnya, dan bila ada yang perlu direhab segera akan kami bawa ketempat rehabilitasi,” ujarnya.

Buchori juga mengatakan, penertiban razia besar-besaran tahun 2023 akan terus berlanjut selama satu bulan dua kali dan Kewenangan razia didampingi Satpol PP.

Di tempat yang sama, Yeni Rahmayani Tim TRC (Tim Reaksi Cepat) wilayah Kecamatan  Megamendung, Kabupaten Bogor, menuturkan, penertiban gabungan dua Kecamatan ini menyisir para gelandangan, pengemis serta pengamen yang ada di jalanan.Sebanyak 16 orang terjaring di tiga titik wilayah Cisarua serta Megamendung.

“Yang ditertibkan kebanyakan pengamen jalanan serta pengemis dan langsung kami lakukan asesmen terdahulu, bila tidak ada domisili kami akan bawa ke dinas sosial wilayahnya,” kata Yeni.

Menurut aturan pemerintah Kabupaten Bogor, gelandangan, pengemis serta pengamen yang berada di jalanan sudah menghambat lalu lintas serta kenyamanan masyarakat. Para PMKS ini bukan hanya sekali dua kali didapati.

“Bukan sekali dua kali saja didapati, bahkan terkadang orangnya itu-itu juga. Jadi yang sudah kami alami sebelumnya mereka diserahkan kepada keluarganya akan tetapi  tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka kembali ke jalan,” tandas Yeni.

Reporter: Basirun

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *