Sidang Lanjutan Praperadilan Pemohon AS yang Diduga Langgar UU Minerba, Dihadiri Kuasa Hukumnya

Foto: Pengacara Neko Feryno beserta rekan kerja, menghadiri sidang lanjutan Praperadilan (Foto: IST)

Lahat MZK News – Bertempat di Pengadilan Negeri Lahat, Ruang Sidang Prof. mr. Kusumah Atmadja, SH., berlangsung sidang lanjutan Praperadilan Pemohon AS didamping Kuasa Hukum Neko Ferlyno, S.H.,CPL., Herman Hamzah, S.H.,M.H., dan Tri Ariyansah, S.H., CPL., pada hari Jumat (06/01/2023), digelar secara terbuka dipimpin Hakim tunggal M.Chosin Abu Said, S.H.,M.H.

AS seorang pengusaha Galian C di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur dengan dugaan Pasal Minerba, pasal yang disangkakan terhadap AS diduga melanggar Pasal 158 Undang-undang Minerba dengan ancaman pidana hukuman 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Kasus ini bermula dari laporan pengaduan Rivalnya (S) seorang Pengusaha Galian C warga Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

Dalam sidang, telah diambil keputusan dan disetujui bersama sidang praperadilan akan diputuskan pada hari Senin, 09 Januari 2023 mendatang. Sidang yang berlangsung selama kurang lebih satu jam berjalan kondusif dengan agenda pemaparan yang disampaikan Para Kuasa Hukum dari Kedua belah pihak.

Untuk sidang hari ini, Jumat 06 Januari 2023 dengan agenda pembacaan kesimpulan pemohon dan termohon. Untuk pihak pemohon diwakilli oleh kuasa pemohon dari Kantor Hukum Poeyank, Neko Ferlyno, S.H.,CPL, Herman Hamzah, S.H.,M.H., dan Tri Ariyansya, S.H.,C.P.L., kemudian diteruskan pembacaan dari Kuasa Hukum termohon IPDA Chandra Kirana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan.

Setelah pembacaan dari kedua Kuasa Hukum, Hakim M. Chosin Abu Said, S.H.,M.H., menyimpulkan, untuk keputusan akan disampaikan pada hari Senin, 09 Januari 2023.

Setelah selesai persidangan, saat dikonfirmasi beberapa wartawan, Neko Ferlyno, S.H.,CPL., didampingi Herman Hamzah, S.H.,M.H., Tri Ariyansyah, S.H.,C.P.L., menyampaikan bahwa dalam berita acara penitipan barang yang dijadikan bukti oleh termohon, klien kami tidak pernah menandatangani Surat Penitipan barang sitaan dan berita acara penyitaan.

“Kami menduga tanda tangan Pak Ahmad Solehan (AS) selaku pemohon Praperadilan dipalsukan, karena untuk melengkapi bukti sesuai pasal 184 KUHAP yang menurut aturan KUHAP, 2 alat bukti menjadi kebijakan yang dianggap sah dengan adanya 2 alat bukti. Berita acara sita tidak dimasukkan dalam jawaban termohon, tetapi tiba-tiba dijadikan alat bukti setelah pembahasan. Ini kami bahas kepada para saksi yang menyaksikan penyitaan sekaligus dalam pemeriksaan saksi ahli dan jelas hal tersebut melanggar pasal 129 KUHAP,” jelasnya.

Dan untuk kita ketahui, tambahnya, pemohon dalam hal ini Bapak Ahmad Solehan tidak pernah mendapatkan salinan atau pun turunan berita acara penyitaan sebagai mana diatur dalam pasal 129 KUHAP ayat 4 dan itu merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh penyidik yang melaksanakan penyitaan.

Selain itu, ketentuan yang dimuat dalam pasal 129 KUHAP juga tidak dijalankan pihak Penyidik Polres Lahat yang melakukan penyitaan, karena tidak melibatkan kepala desa atau perangkat desa setempat atau ketua RT setempat dan dua orang saksi yang dibuat dalam penyitaan barang tersebut merupakan pihak polres sendiri yang melakukan penyitaan barang. Dia yang menyita barang dan dia juga saksinya.

“Catatan yang lebih krusial lagi, adanya pelanggaran terhadap kuasa termohon yang ditunjuk oleh Kasat Reskrim Polres Lahat kepada IPDA Candra Kirana dan kawan-kawan yang notabenenya adalah pelapor pada LPA pemohon Ahmad Solehan. Kami anggap karena kuasa termohon cacat hukum, seharusnya mereka melampirkan Izin Insidentil dari dari Ketua Pengadilan pada saat kuasa termohon memberikan kuasanya di muka pengadilan. Faktanya pada saat diperlihatkan kepada majelis hakim dan kami selaku pihak kuasa pemohon praperadilan, izin insidentil kuasa termohon tidak ada, maka dari itu, cacat hukum secara prosedural sesuai dengan Perkab Nomor 2 tahun 2017, itu jelas cacat Hukum. Jadi kedudukan Hukum mereka kami anggap secara prosedur jelas cacat Hukum,” jelasnya menambahkan.

Dan apabila kuasa ini cacat secara prosedur, katanya lanjut, maka segala kegiatan serta aktivitas kuasa termohon terhadap sidang praperadilan ini Batal Demi Hukum, termasuk penyajian alat bukti mereka juga batal secara hukum.

“Kami berharap hakim tunggal yang memimpin jalannya sidang tersebut dapat mengabulkan permohonan kami tersebut dengan berpijak kepada fakta persidangan yang ada,” tutup Niko dan Kawan-kawan.

Reporter: Hery/UjK

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *