BK DPRD Sumbar Terima Kunker BK DPRD Sumut

Foto: Badan Kehormatan DPRD Sumbar bersama Badan Kehormatan DPRD Sumatra Utara (Foto: IST)

Padang, MZK News – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatra Barat menerima kunjungan kerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatra Utara untuk mendalami tata cara pelaksanaan sidang badan kehormatan, di ruang rapat Banggar DPRD Provinsi Sumatra Barat, Senin, 8 Agustus 2022.

Kunjungan konsultasi BK DPRD Provinsi Sumatra Utara mempelajari mekanisme penegakan kode etik Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada setiap kegiatan.

Ketua BK DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan, BK DPRD Provinsi Sumatra Utara mencari pedoman bagaimana cara penegakan kode etik hingga mekanisme beracara jika ada pengaduan masyarakat hingga pelanggaran berakibat pidana pada anggota dewan.

“BK DPRD Provinsi Utara juga belajar untuk meningkatkan kedisiplinan setiap AKD,” ujar Muzli M Nur

Dikatakan Muzli M Nur, untuk meningkatkan kedisiplinan dan membina dewan bukanlah tugas BK, malainkan fraksi yang ada. Jika tindakan indisipliner terjadi berulang seperti tidak hadir tiga kali atau pelanggaran lainya, BK akan menyurati fraksi ataupun disampaikan secara lisan.

“BK tidak memiliki kewenangan untuk membina kesadaran dewan yang memiliki tanggung jawab itu fraksi untuk menegakan kesadaran dewan,” ujar Muzli M Nur,

Muzli M Nur katakan, telah terjadi pelanggaran harus ada regulasi kode etik mengatur, jika tidak BK tidak bisa memberikan sanksi.

Terkait regulasi kode etik dewan DPRD Sumbar, tengah memperbarui muatannya dan sekarang pada tingkat tenaga ahli, banyak pasal-pasal itu harus direvisi agar sesuai dengan keadaan sekarang.

Setelah tingkat pembahasan tersebut, maka dibentuk pansus ditetapkan melalui paripurna, maka itulah pedoman BK DPRD Sumbar untuk menegakan kode etik.    

Lanjut Muzli M Nur, menambahkan sebagai pengawas dari pelaksanaan kode etik pelaksanaannya juga harus dimulai dari anggota BK sendiri. Kehadiran hingga mengenai pakaian sampai kepada perilaku anggota DPRD.

“Kode etik DPRD untuk menjaga marwah DPRD sebagai lembaga dan institusi. Setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab dan kewajiban menjaga marwah dengan mematuhi kode etik,” ujar Muzli M Nur

Tampak acara dihadiri Syofyan Karim Staf Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatra Barat, Irzal Ilyas BK DPRD Provinsi Sumatra Barat dan rombongan BK DPRD Provinsi Sumatra Utara.(***)

Reporter: Novrianto

Editor: Khoirul Anam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.