Defisit APBN, JPMI Kembali Lakukan Demontrasi
JAKARTA, MZK News – Mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Kamis (09/07) kembali menggelar aksi demonstrasi untuk yang ketiga kalinya di depan kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jl. Merdeka Selatan No 13, Gambir, Jakarta Pusat.
Adapun tuntutan para demonstran itu, pertama, mempertanyakan peran dan fungsi BUMN ditengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 yang mengalami defisit diangka sebesar Rp1.039,8 Triliun akibat dari adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Kedua, dalam tuntutan itu, Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) juga meminta agar Menteri Erick Thohir membuka semua data perusahaan BUMN dari mulai Holding, Anak, Cucu sampai Cicit Perusahaan BUMN dan menjelaskan kepada publik, kenapa kementerian yang konsen di bidang usaha milik negara tersebut, meminta anggaran pemerintah dari APBN.
Koordinator Presidium Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar dalam orasinya mengatakan, pihaknya akan terus konsisten mendalami hasil kajian terkait BUMN dan melakukan gerakan-gerakan demontrasi di depan Kementerian BUMN.
“Kami akan terus menyuarakan persoalan Defisit APBN serta Peran dan fungsi BUMN ditengah APBN Defisit. Sebab lembaga perusahaan negara ini, milik rakyat dan semuanya prosesnya harus transparan,” Kata Deni Iskandar saat berorasi di depan Gedung Kementerian BUMN.
Ia menegaskan, BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir tidak berfungsi sebagai badan usaha negara, akan tetapi, menurutnya, saat ini BUMN hanya menjadi beban bagi negara.
“BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir saat ini tidak berfungsi sebagai lembaga usaha negara, karena tidak bisa menopang perekonomian nasional, buktinya hari ini BUMN minta anggaran dari negara dalam bentuk PMN dan Dana Talangan yang itu sumbernya dari APBN. Padahal kita tahu semua bahwa, kondisi APBN ini sedang mengalami Defisit akibat kebijakan PSBB,” tegas Deni.
Berdasarkan data kajian Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), pendapatan negara dalam APBN Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, dari semula sebesar Rp2.165,1 Triliun, turun menjadi sebesar Rp1.669,9 Triliun.
Sementara itu, bila mengacu pada UU No 19 Tahun 2003 Tentang Kementerian BUMN disebutkan bahwa, visi didirikannya BUMN untuk mencari keuntungan dan dari hasil perusahaan-perusahaan negara, keuntungan tersebut diberikan pada negara agar bisa menopang perekonomian nasional.
“Kalau memang Menteri BUMN, Erick Thohir ini ada itikad baik untuk memperbaiki perekonomian negara ditengah APBN defisit, seharusnya dia itu membuka data ke publik, hitung ulang deviden dari semua perusahaan BUMN dari mulai Holding, Anak, Cucu sampai Cicit Perusahaan BUMN dong, kemudian hitung juga ada berapa saat ini, aset-aset BUMN,” kata Deni.
“Saya yakin jika pengelolaannya benar, pasti itu semua bisa menutup APBN kita yang defisit, dan BUMN tidak perlu meminta anggaran dari APBN kita yang sedang defisit ini. Mau dalam bentuk apapun itu, mau PMN, Dana Talangan atau ngutang, itu tak perlu, orang tak sekola juga tahu, yang namanya usaha mah pasti nyari untung, apalagi ini BUMN pengelolanya orang sekolah semua,” pungkas Deni.
Reporter: Erfan Nurali
Editor: Martha