Antisipasi Krisis Timur Tengah, Bappenas Siapkan Strategi Ekonomi Syariah yang Adaptif
Jakarta, MZK News – Pemerintah terus mematangkan draf strategi mitigasi risiko guna membentengi struktur keuangan domestik dari dampak eskalasi politik di mancanegara. Langkah taktis ini dioptimalkan melalui sistem perencanaan pembangunan yang responsif terhadap fluktuasi pasar internasional.
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan komitmen tersebut dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah situasi krisis Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Otoritas perencana negara ini menilai ketidakpastian global kini telah menjadi dinamika konstan yang wajib diantisipasi sejak dini.
“Tujuan kita bukan sebatas melindungi ekonomi Indonesia dari risiko global. Tujuan kita adalah membangun ekonomi yang mampu belajar, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat dari setiap tantangan yang dihadapi,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, Rabu (17/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wamen Febrian dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Gedung Bappenas, Jakarta. Forum kolaborasi bersama Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan DinarStandard ini membedah opsi penyelamatan rantai pasok komoditas.
Pada kesempatan yang sama, Chairman IHLC, Sapta Nirwandar, melihat dinamika geopolitik ini justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di sektor industri syariah global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, stabilitas domestik harus dijaga demi memikat arus investasi baru.
“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia,” tegas Sapta Nirwandar mengingatkan draf urgensi ketahanan pangan dan energi.
Guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Bappenas mendorong integrasi kerja sama ekonomi antarnegara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Langkah ini diharapkan mampu membawa Indonesia menduduki peringkat pertama dalam draf ekosistem ekonomi syariah global.
Pemerintah menargetkan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Syariah nasional mampu menyentuh angka 56,11 persen pada tahun 2029 mendatang. Akselerasi tersebut akan dikejar melalui draf penguatan sektor riil, optimalisasi sertifikasi halal, serta perluasan hilirisasi industri strategis.
Wamen Febrian mengimbuhkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis syariah menawarkan sistem harian yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Model keuangan ini mengedepankan draf keseimbangan yang kokoh antara pertumbuhan ekonomi makro dengan prinsip keadilan sosial komunal.
“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, sesungguhnya kita sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh. Ekonomi Islam bukan sekadar identitas preferensi agama,” pungkas Wamen Febrian sekaligus menutup draf pemaparannya.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Bappenas RI