Rembuk Tani di Pontianak, Menko Pangan Jamin Stok Pupuk Subsidi Aman di Tengah Krisis Global
Pontianak, MZK News – Pemerintah Republik Indonesia mempertegas komitmennya dalam menjaga pilar ketahanan pangan nasional. Langkah strategis ini dibuktikan lewat jaminan ketersediaan pasokan pupuk bagi petani di tengah berkecamuknya dinamika geopolitik global yang mengancam rantai pasok dunia.
Pernyataan tersebut mengemuka dalam agenda Rembuk Tani yang dipusatkan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (5/6/2026). Forum dialog ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Anggota DPR RI Boyman Harun, tokoh masyarakat, serta ratusan petani muda dan mahasiswa.
Dalam forum tersebut, pemerintah mengumumkan bahwa stok pupuk nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat aman. Total persediaan di gudang lini tiga telah mencapai 1,19 juta ton, yang terdiri atas 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Secara nasional, alokasi pupuk bersubsidi sepanjang tahun anggaran 2026 ini menyentuh angka fantastis, yakni 9,84 juta ton. Rincian kuota tersebut dialokasikan sebesar 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan sisanya 295 ribu ton khusus menyasar sektor perikanan budi daya.
“Tahun ini insyaallah pupuk kita aman. Kita siapkan 9,8 juta ton, sebanyak 9,5 juta ton untuk tanaman padi dan sisanya untuk ikan. Saya diperintahkan oleh Presiden untuk keliling dan memastikan betul pupuk aman bagi petani,” ujar Menko Pangan di hadapan peserta rembuk.
Guna mempercepat rantai distribusi, Menko Pangan menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan simplifikasi tata kelola administrasi pupuk bersubsidi. Komitmen ini diwujudkan lewat pemangkasan berbagai regulasi dan prosedur birokrasi yang selama ini dinilai menghambat akses para petani.
Khusus di wilayah Kalimantan Barat sendiri, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per Juni 2026 ini telah menembus 81.657 ton. Angka tersebut setara dengan 44 persen dari total pagu alokasi tahunan untuk Provinsi Kalbar yang ditetapkan sebesar 183.746 ton.
Ketegasan pemerintah dalam mengamankan pasokan ini menjadi angin segar bagi sektor agraris dalam negeri. Pasalnya, konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah saat ini tengah berpotensi mengganggu jalur pelayaran logistik internasional di sekitar Selat Hormuz.
Selain menjamin ketersediaan fisik, kementerian terkait memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Bahkan, sejak Oktober 2025 lalu, HET beberapa jenis pupuk telah dipangkas hingga 20 persen demi meringankan beban modal produksi.
Kabar gembira lainnya bagi insan tani adalah adanya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah. Pemerintah kini mematok HPP gabah kering panen minimal sebesar Rp6.500 per kilogram untuk mengerek grafik kesejahteraan para petani di pedesaan.
Kebijakan ini menjadi pelindung bagi para petani yang sebelumnya sering kali terpaksa menjual gabah mereka di bawah harga pasar. Saat ini, harga gabah di sejumlah wilayah Kalbar bahkan telah melampaui HPP, seperti di Kubu Raya dan Pontianak yang menyentuh Rp7.000 per kilogram.
“Jadi kita ingin merubah nasib petani kita yang dulu. Petani banyak yang menjadi buruh karena terus rugi. Ini tidak boleh terjadi. Petani harus sehat karena mereka produsen yang menghasilkan makanan,” tegas Menko Pangan menerangkan visi kemandirian pangan nasional.
Lebih lanjut, pemerintah juga melakukan reformasi struktural pengelolaan anggaran subsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Regulasi teranyar ini mengubah mekanisme perhitungan subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi nilai komersial (marked-to-market).
Skema baru tersebut dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial riil pupuk dan harga tebus yang dibayarkan oleh para petani. Pola akuntansi ini diyakini mampu mendongkrak efisiensi korporasi industri pupuk pelat merah tanpa mengubah harga tebus murah di tingkat bawah.
Reporter: Martha Syaflina
Editor: Khoirul Anam
Sumber: Kemenko Pangan RI