Kemendagri Hadiri Rapimnas AKPERSI di Gorontalo, Tekankan Pentingnya Lawan Hoaks
Gorontalo, MZK News – Hubungan antara pemerintah dan media massa terus diperkuat guna menghadapi tantangan arus informasi digital. Hal ini ditegaskan dalam acara Pelantikan Anggota DPD Gorontalo sekaligus Rapimnas Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) di Gedung Grand Palace Convention Center, Senin (20/4/2026).
Acara ini dibuka langsung oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agenda besar ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama dalam menjaga kualitas jurnalisme sebagai instrumen kritik yang membangun.
Dalam sambutannya, perwakilan Kemendagri, Eko Indriantanto, menyoroti maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks. Pemerintah sangat mengapresiasi langkah strategis AKPERSI dalam meningkatkan kompetensi para jurnalis di daerah.
Ia menilai bahwa peningkatan kapasitas jurnalis akan berdampak langsung pada kualitas informasi yang diterima publik. Berita yang akurat dan terpercaya adalah kunci untuk menjaga stabilitas informasi di tengah masyarakat.
“Kami melihat masih banyak berita yang mengarah pada hoaks. Oleh karena itu, langkah peningkatan kapasitas yang dilakukan AKPERSI sangat baik agar berita yang disebarkan lebih akurat,” ujar Eko Indriantanto.
Menanggapi dinamika kebijakan anggaran, Ketua Umum AKPERSI menegaskan posisi media dalam pemerintahan. Ia meminta agar media tidak lagi dipandang sebagai beban finansial bagi anggaran negara maupun daerah.
Sebaliknya, pers harus diposisikan sebagai pilar demokrasi yang menjaga kolaborasi nasional. Tanpa peran pers, transparansi dan penyebaran informasi program pemerintah kepada rakyat tidak akan berjalan maksimal.
“Pemerintah akan tetap memposisikan media bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai pilar demokrasi untuk penegakan kolaborasi negeri ini,” tegas Ketum AKPERSI di hadapan para anggota yang dilantik.
Beliau juga meluruskan pandangan miring mengenai fungsi kontrol sosial pers. Menurutnya, kritik objektif yang dilakukan jurnalis bertujuan demi perbaikan layanan publik, bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu.
Profesionalisme jurnalis dalam menghadapi temuan di lapangan menjadi sorotan utama. Ketum AKPERSI mengingatkan seluruh anggotanya untuk selalu menjunjung tinggi kode etik melalui proses konfirmasi yang ketat.
“Ketika ada temuan, maka wajib konfirmasi. Pers wajib menjunjung tinggi pemberitaan yang berimbang. Jika pemerintah keberatan, ada mekanisme hak jawab yang harus dihormati,” tutupnya secara tegas.
Pelantikan di Gorontalo ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan edukatif. Sinergi antara AKPERSI dan instansi pemerintah menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan informasi yang kredibel.
Reporter: Rosbinner Hutagaol
Editor: Martha Syaflina
