DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027: Fokus Pemulihan Bencana dan Investasi Rp13,3 Triliun
Padang, MZK News – DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Langkah ini diambil di tengah tekanan anggaran nasional dan besarnya kebutuhan dana untuk pemulihan pascabencana di ranah Minang.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berorientasi pada hasil dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia tidak ingin RKPD hanya berakhir sebagai dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi publik.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana,” ujar Muhidi saat menghadiri Musrenbang di Gubernur Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Penyusunan rencana ini dihadapkan pada tantangan berat akibat ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Kondisi tersebut membuat keuangan daerah semakin terbatas, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran.
Di sisi lain, Sumatera Barat memerlukan percepatan rehabilitasi akibat bencana hidrometeorologis tahun 2025. Estimasi kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp22 triliun dari total kerugian yang menyentuh angka Rp33,5 triliun.
Muhidi mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk mengatasi beban anggaran tersebut. Keterlibatan dunia usaha juga dinilai krusial agar proses pembangunan tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyebut tahun 2027 sebagai titik balik untuk keluar dari rutinitas birokrasi menuju pola kerja kolaboratif. Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi sebesar Rp13,3 triliun.
Mahyeldi menyadari fondasi ekonomi daerah sedang diuji, terutama di wilayah lumbung ekonomi seperti Kota Padang, Agam, dan Padang Pariaman. Namun, tren positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi modal kuat untuk melakukan lompatan besar.
“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” kata Mahyeldi dengan penuh optimisme.
Untuk mencapai target tersebut, Mahyeldi meminta para bupati dan wali kota berperan layaknya seorang Chief Executive Officer (CEO). Kepala daerah harus mampu memberikan kepastian tata ruang dan lahan guna menarik minat investor masuk ke daerah.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi, mulai dari infrastruktur hingga pariwisata berkualitas. Proyek besar seperti Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun tetap menjadi prioritas utama.
Selain fisik, pemerintah juga mengejar operasional energi terbarukan di Ganggo Mudiak pada 2027 mendatang. Vasko menegaskan bahwa setiap proyek strategis di Sumbar diarahkan pada skema padat karya guna menyerap tenaga kerja secara masif.
“Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ungkap Vasko menjelaskan strategi ekonomi daerah.
Namun, tantangan alam tetap membayangi melalui potensi fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang diperingatkan oleh Bappenas. Ancaman kekeringan ekstrem ini menjadi perhatian serius bagi sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Sumatera Barat.
Reporter: Novrianto
Editor: Martha Syaflina
