Fraksi PDI-P Sampaikan Pandangan Umum dan Soroti Kebijakan Pemerintah, Harus Berpihak Sama Masyarakat
Muara Teweh, MZK News – Dalam rapat paripurna, sejumlah usulan langsung disampaikan kepada pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pandangan umumnya atas pidato pengantar Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Melalui juru bicara Fraksi PDIP Naruk Saritani,
mengatakan Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Naruk menyampaikan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga dapat diperkuat melalui optimalisasi aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta inovasi pelayanan publik berbasis digital.
“Masyarakat kini berada di era digital, sehingga pemerintah daerah harus menyediakan layanan publik yang mudah diakses dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Barito Utara,” ungkapnya, Jumat (21/11/2025) di aula rapat DPRD.
Kemudian RAPBD harus selaras dengan RPJMD 2025–2029, juga menekankan bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus berpedoman pada RPJMD 2025–2029. Arah pembangunan daerah harus realistis, objektif, dan seluruh kebijakan anggaran wajib berpihak kepada masyarakat.
Juru bicara Fraksi PDIP ini menekankan perlunya keberpihakan anggaran pada sektor pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan sosial.
“Kami berharap anggaran perbaikan infrastruktur direncanakan secara tepat, dengan pemeliharaan rutin agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah di kemudian hari,” tambah Naruk.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti defisit RAPBD 2026 yang mencapai 3,75 persen dari total proyeksi belanja daerah. Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Naruk Saritani menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan anggaran agar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran.
Reporter: Charly
Editor: Khoirul Anam