DPPA Kutim Gelar Rapat Penyusunan Dokumen RAD KLA Bersama PD Terkait
Foto: DPPA Kutim bersama PD terkait melakukan rapat penyusunan dokumen RAD KLA, Selasa 23 Mei 2023 (Foto: Arie Firdaus)
Sangatta, MZK News – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur menggelar rapat bersama Perangkat Daerah guna untuk menyusun dokumen RAD KLA bertempat di ruang Rapat Bappeda, Selasa (23/05/2023).
Meskipun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah berakhir pada tahun 2022 lalu, namun, penyusunan dokumen RAD KLA kembali dilakukan.
Dalam kegiatan ini dihadirkan narasumber dari Provinsi Kaltim Sumadi yang saat ini sebagai Steering Committe Jaringan Pekerja Anak Indonesia di Jakarta, Ketua Yayasan Bina Anaprasa Kaltim (Mengelola 45 PAUD), Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, Fasilitator Program Kota/Kab. Layak Anak Provinsi Kaltim.
Kepada Dinas PPA Kutim dr. Hj. Aisyah usai kegiatan rapat mengharapkan dengan upaya yang telah dilakukan bersama PD terkait ini dapat mempertahankan hasil penilaian secara administrasi yang sudah mencapai tingkat nindya.
“Kita startnya dari situ (Nindya), jadi kita berusaha lebih tinggi lagi dan tidak stagnan di tingkat ini. Upaya-upaya itulah yang dibahas pada saat rapat ini,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa Kutim berada di tingkat pertama selama tiga tahun, yaitu tahun 2019-2022. Harapannya di tahun 2023 ini bisa meningkat menjadi Nindya.
“Alhamdulillah, hasil penilaian pihak Provinsi Kaltim secara administrasi kita berada di tingkat ini. Tinggal dukungan teman-teman dari perangkat daerah untuk menyiapkan data-data di lapangan, menutupi kekurangan secara bersama-sama, sehingga minimal bisa bertahan di tingkat Nindya ini,” harapnya.
Selain itu, dirinya juga memaparkan bahwa Kutim mendapatkan 700 nilai dari 24 indikator penilaian. Dan untuk menjadi Kabupaten Layak harus mencapai 1000 nilai.
“Kita membutuhkan 1000 nilai dari 24 indikator tadi untuk menjadi Kabupaten Layak Anak, makanya kami minta semuaa PD berperan di tiap kluster, sehingga akan dituangkan di RAD ini,” paparnya.
Dirinya juga menekankan kepada PD, bahwa mereka mempunyai tugas masing-masing untuk mencapai nilai tersebut. Ada enam kluster termasuk dunia usaha dan lembaga masyarakat.
“Kita harapkan sebelum RAD berakhir, kita (Kutim) sudah KLA,” pungkasnya.
Untuk diketahui di Kluster Umum Kelembagaan terdiri dari 3 indikator, di Kluster Hak Sipil dan Kebebasan juga ada 3 Indikator, dan Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdapat 4 indikator.
Kemudian, pada di Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan ada 6 indikator, untuk Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Budaya terdiri dari 3 Indikator dan Kluster Perlindungan khusus ada 10 indikator. Jadi, total semua kluster ini ada 24 indikator penilaian.
Reporter: Arie Firdaus
Editor: Khoirul Anam